Medan (SIB)
Anggota DPRD Sumut Dapil V Kabupaten Asahan, Batubara dan Tanjungbalai Santoso mengaku sangat kesal atas lambannya pelaksanaan/perbaikan sejumlah ruas jalan provinsi di Asahan yang merupakan paket proyek multiyears berbiaya Rp2,7 triliun, yang saat ini kondisinya hancur-lebur.
"Melihat kondisi ini, kita mendesak Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sumut melakukan gerak cepat memperbaiki sejumlah ruas jalan provinsi di Kabupaten Asahan dimaksud, karena masyarakat sudah resah dan kecewa, akibat rusaknya jalan, telah merenggut korban jiwa," kata Santoso kepada wartawan, Rabu (12/10) di DPRD Sumut.
Anggota Komisi D ini juga mengaku kecewa melihat fakta di lapangan belum adanya tanda-tanda dimulainya pembangunan jalan provinsi di Pulau Rakyat - Bandar Pulau (Desa Tangga), dan Bandar Pulau yang berbatasan dengan Kabupaten Tobasa, sepanjang 2 Km.
"Saya berulangkali ditanya masyarakat di Asahan, kapan proyek multiyears yang didengung-dengungkan Dinas BMBK akan memuluskan jalan provinsi di Sumut ini dimulai. Saya juga dituduh rakyat berbohong, karena perbaikan jalan belum juga terealisasi," ujar Santoso.
Kegelisahan Santoso semakin bertambah, karena secara keseluruhan ada sekitar 50 kilometer jalan provinsi di Asahan yang rusak berat, di antaranya Jalan Pulo Raja yang menjadi penghubung antara Kabupaten Asahan dengan Kabupaten Toba.
Kemudian jalan besar Sei Silau ke arah Bandar Pasir Mandoge menuju Kabupaten Simalungun dan jalan besar di Desa Punggulan Kecamatan Air Joman menuju Silau Laut.
"Dinas BMBK Sumut mengaku sudah mengakomodir perbaikannya melalui anggaran proyek multiyears. Tapi ditunggu-tunggu tak kunjung juga diperbaiki. Seharusnya sudah mulai dikerjakan, karena berdasarkan progres sarana dan prasarana itu harus rampung tahun 2023. Tapi belum ada tanda-tanda mulai dikerjakan," tegasnya.
Santoso yang juga Ketua DPP Pujakesuma Bersatu ini juga menyesalkan, walaupun jalan provinsi di Asahan kondisinya hancur-lebur, tapi kendaraan truk pengangkut sawit masih terus melintasi, khususnya jalan provinsi di Pulau Rakyat - Bandar Pulau (Desa Tangga), sehingga dikhawatirkan akan membuat jalan semakin kupak-kapik.[br]
Selain itu, ujar anggota FP Demokrat ini, pihaknya juga melihat truk-truk galian C yang bertonase cukup besar tetap melintasinya, sehingga jalan semakin hancur, apabila tidak segera dilakukan perbaikan.
"Komisi D dalam hal ini akan menjadwalkan mengundang Dinas BMBK Sumut dalam rapat dengar pendapat, untuk mempertanyakan, kenapa jalan provinsi yang sudah ditampung anggaran melalui proyek multiyears Rp2,7 triliun, belum kunjung dikerjakan," pungkas Wakil Ketua DPD Demokrat Sumut ini.
Tidak Tahu Pastinya
Ketika hal ini dikonfirmasi wartawan kepada Kepala UPTJJ Dinas BMBK Tebingtinggi Salim melalui WhatsApp, Rabu (12/10) mengaku belum tahu pastinya kapan perbaikan jalan provinsi di Asahan dilakukan.
"Benar sejumlah ruas jalan itu merupakan jalan provinsi. Begitu juga terkait penanganannya, masuk program penanganan multiyears tahun 2022. Tapi saya tidak tahu pasti penanganannya," ujarnya singkat.
Sementara Kabid Pembangunan Dinas BMBK Sumut Marlindo mengakui, jalan provinsi yang rusak di Asahan saat ini ada empat titik rencananya akan dibangun dari dana proyek multiyears Rp2,7 triliun.
"Saat ini kita sedang memulai pembangunannya di dekat rel kereta api, tetapi terkendala pembebasan lahan PT KAI, karena pihak PT KAI tidak bersedia melepaskan tanahnya," tutupnya. (A4/A13/a)
