F Golkar DPRD Klaim Anggaran Rally Danau Toba 2023 Dicoret, Kadisbudpar Sumut Membantah

Medan (SIB)

Pencoretan atau tidak dimasukkannya anggaran bantuan untuk pelaksanaan kegiatan Rally Danau Toba mendapat reaksi keras dari Fraksi Golkar DPRD Sumut.

Penasehat Fraksi Partai Golkar yang juga Wakil Ketua DPRD Sumut Irham Buana Nasution meminta Gubernur Sumut Edy Rahmayadi yang memiliki kuasa penuh terhadap anggaran Sumut tidak diskriminatif terhadap kegiatan olahraga.

"Semua pihak pemangku kepentingan baik Dispora dan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi yang memiliki kuasa penuh terhadap anggaran Sumut tidak diskriminatif terhadap kegiatan olahraga. Kegiatan inikan beririsan dengan kegiatan F1 Powerboat dan PON 2024," tegas Irham Buana bersama Ketua Fraksi Golkar Syamsul Qomar dan Wakil Ketua Dhody Thahir, Selasa (14/2).

Disebutkan Irham Buana Nasution, kawasan Danau Toba sudah ditetapkan sebagai kawasan rally nasional dan internasional Asia Pasifik. Untuk mendapatkan lisensi ini juga tidak mudah.

"Selama ini, kegiatan rally itu membangkitkan gairah pariwisata, ekonomi kreatif dan ekonomi masyarakat di kawasan Danau Toba mulai Simalungun, Siantar, Toba dan kawasan Danau Toba lainnya. Artinya ada dampak positif dari dilakukannya rally nasional maupun rally internasional Asia Pasifik di Sumut," tegas Irham lagi.

Namun, katanya dengan kecewa, ternyata di tahun 2023 ini anggaran rally itu tidak dialokasikan lagi oleh Pemerintah Provinsi Sumut. "Tentu ini berdampak negatif bagi perkembangan olahraga otomotif dan pariwisata serta perekonomian masyarakat. Padahal kawasan Danau Toba itu adalah kawasan trans nasional dan sudah menjadi kawasan strategis nasional," ungkap Irham.

Oleh karena itu, kata Irham lagi, Fraksi Golkar DPRD Sumut mempertanyakan pencoretan atau tidak dimasukkannya anggaran rally nasional dan internasional ke dalam APBD 2023.

"Tentu kita bertanya kepada Pemprov Sumut, kok anggaran yang sangat krusial dan vital ini dicoret? Kenapa ini terjadi dan apa masalahnya? Padahal kita pada 2024 juga akan melaksanakan PON yang anggaran juga jor-joran, besar-besaran. Nah kok even nasional dan internasional justru kita lemahkan?" herannya.

Irham juga menduga ada upaya untuk meniadakan atau melemahkan kegiatan otomotif Rally Internasional di Sumut. "Ada upaya juga untuk meniadakan atau melemahkan kegiatan otomatif reli internasional di Sumut. Untuk mendapatkan lisensi ini juga tidak gampang, makanya Fraksi Partai Golkar meminta Pemprov Sumut untuk tetap menganggarkan kegiatan rally nasional dan internasional ini karena memberikan dampak positif bagi perekonomian Sumut," tegasnya.

Bantah Coret

Sementara itu, Kadis Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sumut Zumri Sulthony menyebut Gubernur Sumut Edy Rahmayadi tidak mencoret anggaran untuk dukungan pelaksanaan event Rally Danau Toba tahun 2023.

"Tak benar Pak Gubernur Edy mencoret anggaran rally. Wah sama sekali informasi yang tidak benar itu," sebut Zumri kepada wartawan, Kamis (16/2).

Zumri membeberkan anggaran untuk membantu kegiatan rally tahun 2023 itu tidak tertampung pada APBD Sumut 2023. Sehingga tidak benar bahwa anggaran tersebut dicoret. "Tidak ada pencoretan," tuturnya.

Zumri menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut sangat mendukung sport tourism di Danau Toba. Apa lagi mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendorong kunjungan pariwisata.

"Sebelumnya memang kita bermaksud mendukung even Rally Danau Toba 2023, maka kita usulkan dana tambahan untuk Dinas Pariwisata. Tapi itu kemudian belum diakomodir TAPD," kata Zumri.

Dari informasi yang diterima Zumri menjelaskan, anggaran Pemprov Sumut tahun 2023 bahkan sampai 2024 sangat 'ketat', menyusul rencana pelaksanaan PON Aceh-Sumut 2024 dan untuk dukungan pembiayaan penyelenggaraan Pemilu 2024.

Begitupun, lanjut Zumri Sulthony, tidak tertutup kemungkinan anggaran Rally Danau Toba 2023 bisa diusulkan di Perubahan APBD Sumut 2023. (A4/A13/c)