Pemerintah Diminta Tidak Tinggal Diam Soal Polusi di Jakarta

Jakarta (SIB)

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta pemerintah tidak tinggal diam soal polusi udara di Jakarta. Dia bahkan meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memegang komando penanganan masalah polusi udara.

"Presiden jangan terlihat pasrah dalam menghadapi masalah polusi udara ini. Tetapi harus memegang komando utama dengan membuat roadmap dan memimpin semua pemangku kebijakan untuk menjalankannya. Serta melakukan pengawasan, termasuk lewat penegakan hukum yang tegas," kata Charles kepada wartawan, Selasa (19/9).

Charles mengatakan, polusi udara Jakarta pagi kemarin menurut situs IQAir menunjukkan tanda bahaya bagi kesehatan warga. Tak hanya itu, kata Charles, zat sumber polusi udara yang sudah 16,6 kali lebih tinggi dari standar WHO akan membawa penyakit yang berbahaya.

"Penempatan Jakarta sebagai kota besar paling berpolusi di dunia pada Selasa (19/9) pagi, berdasarkan data IQAir, telah membunyikan lonceng 'tanda bahaya' bagi kesehatan warga ibukota dan sekitarnya. Kontaminasi zat sumber polusi udara (PM 2.5) yang sudah 16,6 kali lebih tinggi dari standar WHO akan membawa berbagai penyakit berbahaya," ujarnya.

Charles menilai masalah polusi udara ini tidak bisa hanya diselesaikan dengan aturan bekerja dari rumah (work from home). Tapi kata Charles, perlu juga membuat strategi tertentu yang berkelanjutan dan melibatkan para pemangku kebijakan.

"Tanda bahaya ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan cara sporadis seperti aturan WFH dan imbauan penanaman pohon saja. Namun harus dengan cara komprehensif dan berkelanjutan, yakni lewat sebuah roadmap yang melibatkan berbagai pemangku kebijakan untuk turut bersama-sama secara masif menurunkan polutan," ujarnya.

Lebih lanjut, Charles menyebut penanganan polusi udara bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Jika masih ada masyarakat yang batuk-batuk menurutnya, penanganan belum berjalan dengan baik.

"Sukses tidaknya penanganan polusi udara adalah hal yang sangat bisa dilihat dan dirasakan langsung oleh warga masyarakat. Seperti kata Presiden, banyak orang Jakarta batuk-batuk akibat polusi udara. Artinya, kalau masih banyak orang Jakarta batuk-batuk, berarti penanganan polusi udara oleh pemerintah masih jauh dari sukses," ujarnya. (detikcom/c)