MUI: Jaga Persatuan Bangsa

Jakarta (SIB)

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Iskandar menekankan pentingnya menjaga persatuan bangsa agar masyarakat tidak terpecah belah karena penyelenggaraan pemilu sebab persatuan modal besar membawa Indonesia lebih maju.

"Kepentingan besar yang mesti dijaga MUI adalah bagaimana pemilu ini atau pemilu yang akan datang, tidak kemudian membelah persatuan bangsa. Karena persatuan bangsa Indonesia merupakan modal besar yang amat sangat dibutuhkan oleh bangsa ini untuk membawa misi ke depan yang lebih maju," katanya usai Rapat Paripurna Dewan Pimpinan MUI Tahun 2023 di Jakarta, Jumat (17/11).

Dia mengatakan, MUI memiliki kurang lebih 80 organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang akan memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga persatuan Indonesia.

"MUI memiliki 80 ormas Islam yang akan memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada para imam, mubaligh, dan para dai agar dapat bisa menjaga ukhuwah islamiah, ukhuwah wathaniyah dan menjaga persatuan Indonesia," ujarnya.

Ia mengatakan, pemilu bukan tujuan akhir, namun bagian dari instrumen untuk membangun demokrasi sehingga persatuan harus tetap terjaga.

"Jadi pemilu bukan tujuan akhir, pemilu hanya bagian saja dari sekian instrumen untuk membangun demokrasi, tidak boleh kemudian karena pilihan berbeda menjadi bangsa ini terbelah," katanya.

Sejalan dengan arahan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, ia mengatakan di bawah kepemimpinannya maka MUI akan tetap fokus pada tanggung jawab membangun agama, negara, dan umat.

Sah

Sementara itu, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menyampaikan Anwar Iskandar telah sah menjadi Ketua Umum MUI yang baru. Hal tersebut dilakukan usai Wapres yang juga Ketua Dewan Pertimbangan MUI ini menghadiri rapat paripurna MUI di Jakarta.

"Setelah dilakukan proses yang cukup panjang, sesuai dengan aturan yang berlaku maka dipilih atau juga sebagai pengganti dari Kiai Miftachul Akhyar, yaitu Kiai Anwar Iskandar ya, dan sekarang melalui penetapan sidang paripurna Kiai Anwar Iskandar sah menjadi ketum MUI yang baru," kata Ma'ruf Amin.

Ma'ruf mengatakan penetapan Anwar Iskandar menjadi penting lantaran MUI memiliki sejumlah tugas. Dia berharap pekerjaan MUI bisa optimal setelah pemimpin tertingginya sah mengemban tugas.

Adapun Ma'ruf Amin menghadiri acara Paripurna Ulama Indoenesia (MUI) dan membuka paripurna dengan surat Al-Fatihah.

"Marilah, pertama kita buka pertemuan ini dengan membaca surat Al Fatihah, mudah-mudahan acara paripurna pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang bermanfaat," kata Ma'ruf dalam rapat.

Baca Juga:

• Pemko Tanjungbalai Gelar Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila
• FGD di USU Medan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Himpun Masukan Kritis dari Warga Sumut

Penguatan Ideologi Pancasila

Dilaporkan terpisah, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan setiap orang menahan diri supaya tidak terjebak di dalam politik pecah belah. Serta memberikan pengaruh terhadap pelemahan Pancasila sebagai ideologi bangsa, khususnya di kalangan generasi muda bangsa.

Hal itu merujuk pada hasil survei yang dirilis tanggal 17 Mei 2023, Setara Institute dan INFID (Forum on Indonesian Development) mengungkapkan bahwa 83,3 persen pelajar SMA berpandangan bahwa Pancasila adalah ideologi yang tidak permanen atau dapat digantikan.

Hasil survei ini harus disikapi dengan serius. Terlebih, temuan ini kontras dengan hasil beberapa survei sebelumnya, meskipun dengan sampel responden yang berbeda.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini mencontohkan survei SMRC pada bulan Juni 2022 yang menyatakan 82 persen masyarakat menganggap Pancasila sebagai ideologi negara tidak boleh diubah.

Selanjutnya, hasil survei Pusat Studi Kebangsaan Indonesia dan Litbang KOMPAS pada bulan Januari 2023 mengungkap bahwa 86,1 persen mahasiswa tidak setuju jika Pancasila diganti. Hal tersebut diungkapkan oleh Bamsoet saat Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama DPD Partai Golkar Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah, hari ini.

"Fenomena tersebut mengisyaratkan setidaknya dua hal penting. Pertama, bahwa proses internalisasi Pancasila, belum sepenuhnya menjangkau generasi muda bangsa, khususnya kalangan pelajar SMA. Kedua, bahwa persepsi dan sikap generasi muda terhadap ideologi negara bersifat dinamis, sehingga perlu untuk terus dibangun dan dikembangkan," kata Bamsoet dalam keterangannya, Jumat (17/11).

Dia menuturkan persoalan lain yang dihadapi bangsa Indonesia adalah demoralisasi generasi muda bangsa. Ini tergambar dari maraknya keterlibatan generasi muda dalam berbagai aksi kriminalitas, anarkisme dan vandalisme, perilaku seks bebas, hingga penyalahgunaan narkoba. Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat, bahwa selama periode 2022-2023 saja, ada sekitar 4,8 juta penduduk usia produktif yang tercatat sebagai pengguna narkoba.

"Terkait dengan fenomena demoralisasi tersebut, kita juga merasakan mulai memudarnya identitas dan jatidiri ke-Indonesiaan, khususnya di kalangan generasi muda bangsa. Nilai-nilai kearifan lokal seperti sopan santun, keberadaban sikap dan perilaku, mulai tergerus dan terpinggirkan oleh gaya hidup hedonis, individualis, egois, dan pragmatis," ungkap Bamsoet.

Bamsoet menerangkan, salah satu upaya menghadirkan kembali nilai-nilai Pancasila adalah melalui implementasi pada berbagai bidang, khususnya pendidikan. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu, setiap warga negara tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender berhak memperoleh pendidikan yang bermutu, termasuk pendidikan Pancasila.

"Implementasi Pancasila dalam dunia pendidikan adalah dengan menjadikan Pancasila sebagai sistem nilai. Bukan sekadar bahan untuk dihafal atau dimengerti saja. Tetapi juga perlu diterima dan dihayati, dipraktekkan sebagai kebiasaan, bahkan dijadikan sifat yang menetap pada setiap diri orang Indonesia," pungkasnya. (**)

Baca Juga:

• Presiden Jokowi Sambut Paus Fransiskus di GBK: Harapan Misa Suci Menjadi Berkat Bagi Sesama
• Ini Penjelasan BPIP Terkait Paskibraka Lepas Jilbab