KPK Dorong 3 Capres Teken Pakta Integritas Usai Adu Gagasan Antikorupsi

Jakarta (SIB)

KPK akan menggundang tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam kegiatan Pakta Integritas pada pekan depan. Salah satu topik yang akan dibahas terkait kepatuhan pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara (LHKPN).

"Paling nanti kita akan minta supaya LHKPN yang belum bener tolong dong dibenerin, kan gitu. Transparansi itu akan kita dorong ke para calon," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Kamis (11/1).

Alex mengatakan dalam kegiatan itu KPK akan memberikan pembekalan mengenai pencegahan korupsi. Rencana pemberantasan korupsi para capres dan cawapres jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden juga akan dibahas dalam forum tersebut.

"Jadi bukan debat, nggak debat terkait dengan program-program antikorupsi. Lebih kita memberikan pembekalan," ujar Alex.

Format acara bersama ketiga paslon itu masih dalam pembahasan oleh tim Kedeputian Pendidikan dan Peran Masyarakat. KPK terbuka memberikan kesempatan kepada para capres dan cawapres dalam menyampaikan gagasannya terkait pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Tapi lebih kurangnya dalam 100 persen kita lebih banyak akan kita berikan pembekalan persoalan-persoalan korupsi. Kalau mereka diberikan kesempatan ya silakan aja kan. Kan bisa dong, masa hanya datang diam aja, kan sharing bisa, apa sih yang akan dilakukan," ujar Alex.

Lebih lanjut Alex mengatakan pihaknya juga mendorong adanya pakta integritas yang disepakati KPK dengan ketiga paslon dalam acara tersebut. Pakta integritas itu nantinya memuat komitmen dalam kerja pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Itu baru akan disusun, bisa jadi nanti pada saat selesai kemudian akan ada penandatanganan pakta integritas. Kan bagus juga untuk mengingatkan yang bersangkutan, 'Kalian dulu pernah loh tandatangani pakta integritas'," pungkas Alex.

Acara 'adu gagasan' antikorupsi yang dilakukan KPK bersama tiga calon presiden dan wakil presiden akan digelar pada Rabu (17/1) pekan depan. Ketiga pasangan capres dan cawapres menyambut terbuka dan mengaku siap memenuhi undangan dari KPK.

Siap Adu Gagasan

Sementara itu, calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo siap menghadiri undangan adu gagasan terkait pemberantasan korupsi yang digelar KPK. Ganjar mengaku sudah menunggu undangan debat tersebut.

"Oh dengan senang hati (datang), saya tunggu-tunggu itu," kata Ganjar Pranowo di Tegal, Jawa Tengah, Kamis (11/1).

Ganjar mengungkit kedatangan KPK ke Jawa Tengah tahun 2013 lalu saat mencalonkan jadi Gubernur Jateng. Dia mengatakan saat itu KPK bertanya ke calon Gubernur Jateng terkait konsep pemberantasan korupsi.

"Karena 2013 KPK pernah datang ke Jawa Tengah waktu saya running Gubernur gitu ya, cagub waktu itu. Dan pertanyaan menarik karena satu paslon ditanya 'apakah saudara sudah punya konsep pemberantasan korupsi?', dijawab. Yang kedua juga ditanya lagi 'apakah saudara juga sudah menyiapkan itu?', dijawab, bagus," ujarnya.

"Pas giliran saya, saya masih ingat dulu komisionernya bilang, 'Pak Ganjar nggak usah saya tanya karena tagline-nya sudah 'mboten korupsi mboten ngapusi', tinggal kita lihat hasilnya'," ujarnya.

Ganjar ingin membagikan pengalamannya terkait pemberantasan korupsi selama 10 tahun menjadi Gubernur Jateng. Dia menilai forum debat yang akan digelar KPK merupakan ide yang bagus.

"Sudah 10 tahun hasilnya mudah-mudahan dari pertanyaan pertama sebagai calon Gubernur, 10 tahun saya laksanakan sampai dengan hari ini saya pengin banget menceritakan pengalaman saya ini. Jadi bagus gitu," ujarnya.

Sebelumnya, KPK berencana menggelar forum bagi 3 calon presiden (capres) untuk adu gagasan soal pemberantasan korupsi. Acara yang akan digelar pada 17 Januari 2024 itu sangat dinantikan.

"Iya betul, diundang di acara program Penguatan Anti Korupsi untuk Penyelenggara Berintegritas (Paku integritas). Sejauh ini, informasi yang kami peroleh diagendakan pada tanggal 17 Januari 2024 di gedung Merah Putih KPK," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (9/1).

Ali mengatakan bahwa program Paku Integritas telah dijalankan Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK sejak tahun 2021. Hal Ini guna menguatkan komitmen para pejabat untuk tidak korupsi. (**)

Baca Juga:

• Ridwan Kamil Akan Segera Diperiksa KPK Terkait Kasus Bank BJB
• KPK Sita Rp 1,9 Miliar dari Tersangka Kasus Suap Izin TKA Kemnaker