Jakarta (SIB)
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melakukan pemeriksaan terhadap Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan jajaran komisioner, Rabu (18/2). Pemeriksaan itu terkait aduan dugaan kebocoran data daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024.
Sidang itu digelar di kantor DKPP, Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat, Selasa (28/2). Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dan jajaran komisioner duduk sebagai teradu. Sementara, pengadu bernama Rico Nurfiansyah Ali yang mengaku menjadi pemantau pemilu di Jaringan Edukasi Pemilu untuk Rakyat.
Ketua DKPP sekaligus ketua sidang Heddy Lugito membuka sidang dan mempersiapkan pihak pengadu dan terkait untuk memperkenalkan diri.
"Hari ini bersamaan dengan KPU menyelenggaran rekapitulasi suara, oleh sebab itu para teradu meminta izin untuk datang terlambat di persidangan ini," kata Heddy.
Dalam sidang tersebut, Rico sebagai pengadu menyampaikan alasannya menggugat semua komisioner KPU. Rico mengaku membaca sejumlah pemberitaan terkait kasus dugaan kebocoran data DPT milik KPU.
Dia menyebutkan, data yang dibobol diunggah seseorang yang mengklaim dugaan kebocoran data itu berupa nama, nomor induk kependudukan (NIK), tanggal lahir, hingga alamat. Pengunggah mengklaim memiliki lebih dari 250 juta (252.327.304) data. Ia menyediakan 500 ribu data sebagai sampel.
Sampel ini juga memuat data sejumlah pemilih yang berada di luar negeri. Selain itu, disebut data tersebut dijual dengan harga 2BTC atau US$74 ribu (Rp1,14 miliar).
Oleh sebab itu, dia menganggap KPU telah melanggar akuntabel dan profesionalitas. "Teradu diduga kuat prinsip akuntabel sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat 2 huruf b dan prinsip profesinalitas peraturan DKPP Nomor 17 tentang Kode Etik dan Penyelenggara Pemilu," ujarnya.
Ungkap Kronologi
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) turut hadir dalam sidang etik DKPP terhadap ketua dan komisioner KPU soal dugaan kebocoran Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024. BSSN menyampaikan kronologi dugaan kebocoran data pemilih di situs milik KPU.
"Adapun detail kegiatan, tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 15.00 sampai 16.00 WIB, BSSN melalui patroli siber mendeteksi adanya aktivitas publikasi data yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan identitas akun Jimbo pada Breachforums yang diduga terkait data pemilih," kata Direktur Operasi Keamanan Siber BSSN Andi Yusuf dalam sidang di kantor DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (28/2).
Setelah mendeteksi temuan itu, Andi mengatakan, pihaknya langsung mengirimkan pemberitahuan kepada KPU. BSSN, ujarnya, juga langsung berkoordinasi dengan KPU hingga Mabes Polri untuk memitigasi dugaan peretasan tersebut.
"Tanggal 28 November 2023, dilakukan kickoff meeting terkait mitigasi dugaan insiden antara KPU, BSSN, Dittipidsiber, dan dilakukan forensik digital sesuai dengan permohonan dari pihak KPU," ujarnya.
Andi melanjutkan, pihaknya melakukan rapat lanjutan pada 29 November 2023 yang melibatkan gugus tugas keamanan pemilu, antara lain BIN, Polri, dan Kemenkominfo.
"Di tanggal yang sama dilakukan review perbaikan terkait aplikasi yang diduga memiliki kerentanan," ujar dia.
Untuk diketahui, DKPP melakukan pemeriksaan etik terhadap Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan para jajaran komisioner hari ini. Pemeriksaan itu terkait aduan dugaan kebocoran data daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024.
Lanjut Rapat
KPU RI kembali melanjutkan rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu 2024 secara nasional usai sempat diskors lantaran memenuhi panggilan DKPP. Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menyampaikan alasan skors selaku pimpinan rapat tersebut.
Pantauan detikcom, Rabu (28/2) pukul 14.45 WIB, rapat itu kembali digelar di kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Terlihat jajaran ketua dan komisioner KPU di barisan depan. Komisioner KPU yang hadir, yakni August Mellaz, Yulianto Sudrajat, M Afifuddin, dan Idham Holik.
Selain itu, hadir pula saksi-saksi parpol, saksi capres dan cawapres, dan para PPLN.
"Kita lanjutkan agenda kita, rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan suara secara nasional," kata Hasyim membuka rapat lanjutan. (detikcom/d)
