Bapanas: RI Bisa Masuk Krisis Pangan Jilid 2

Jakarta (SIB)

Indonesia disebut akan masuk ke fase krisis beras lagi. Kepala Badan Pangan (Bapanas) Arief Prasetyo mengungkapkan, hal ini bisa terjadi apabila masa tanam bulan Maret-April menghasilkan produksi beras di bawah 2,5 juta ton.

Menurut dia, Indonesia telah berhasil melewati fase krisis pertama. Fase krisis kedua ini tergantung tanam Maret dan April. “Masih tanam di atas 1 juta hektar, maka bulan 7 kita tetap masih punya beras di atas 2,5 juta ton," kata Arief saat ditemui di Jakarta, Senin (4/3).

Sebelumnya, Indonesia berhasil telah melewati fase krisis. Di mana harga beras melambung tinggi di tengah produksi beras dalam negeri yang menurun.

Untuk itu, dia bilang pemerintah harus bersiaga dengan ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) aman. Arief menerangkan, caranya dengan menyerap hasil panen Maret-April apabila telah melampaui kebutuhan dalam negeri.

"Maka pemerintah sudah bersiap dengan CBP-nya karena Juli hingga akhir tahun, awal tahun menjadi masa pemerintah melakukan intervensi. Caranya dengan panen, serap, panen, serap," jelasnya.

Jaga Stabilitas Harga

Bapanas meminta seluruh kepala daerah mulai dari provinsi hingga kabupaten/kota untuk bekerja sama di bulan ramadhan ini. Arief Prasetyo menyebut hal ini demi menjaga stabilitas bahan pangan selama bulan puasa.

Arief meminta kepala daerah untuk melakukan tiga hal. Pertama, dia meminta kepala daerah untuk dapat melakukan gerakan pangan murah.

"Yang pertama gerakan pangan murah, saya berharap semua daerah dapat melakukan pangan murah. Mohon nanti teman-teman Bulog bisa menyampaikan bahwa stok di daerah semua cukup, dan bisa bekerjasama dengan Pemda," kata Arief dalam acara Rapat Koordinasi Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan, Jakarta, Senin (4/3).

Lalu, dia meminta kepada Pemda untuk menjaga inflasi daerah. Untuk itu, perlunya sinergi dengan tim pengendali inflasi masing-masing daerah.

Kemudian memantau harga pasar, baik di pasar induk, pasar tradisional, maupun pasar ritel. Hal ini dilakukan untuk agar semua harta pangan terpantau masih aman.

"Karena biasanya baru ada kata jelang puasa, jelang lebaran, harga itu sudah naik. Kemudian, pemantauan pasar ini tentunya ada beberapa beras SPHP yg memang harus dijual maksimum Rp. 10.950," jelasnya.

Dengan begitu, dia berharap masyarakat dapat menjalankan ibadah di bulan Ramadan dengan nyaman.

Senada, Ketua Umum Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), Sutarto Alimoeso juga turut mewanti-wanti soal gagal panen pada bulan Juli-Agustus. Hal ini disebabkan masih banyaknya lahan sawah yang digunakan untuk kegiatan non-sawah.

"Nah kalau ini tidak terjadi harus siap-siap. Kemungkinan itu bisa saja terjadi karena apa? Saya mencatat dengan teman di lapangan masih adanya konservasi lahan di sawah itu masih berjalan," kata pria yang dikenal dengan Tarto.

Dia menjelaskan dengan adanya konversi lahan ini, membuat produksi beras dalam negeri turun. Biasanya, pada bulan Maret dapat produksi hingga 5 juta ton, tahun ini hanya 3,5 juta ton beras.

"Saya melihat data seperti itu, meskipun masih hipotesis saya ya. Berarti lahan irigasi banyak bergeser konversi ke untuk non sawah. Menurut saya, karena luas panennya kita turun, produksinya juga turun," jelasnya.

Baca Juga:

• H Samsul Tanjung Sambut Kepulangan 196 Jamaah Haji Labura
• 3 Mahasiswa Dibegal di Medan Tembung, Satu Korban Ditikam Tiga Liang

Dana Siaga

Sementara itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan terus memberi dukungan untuk pengendalian pangan terutama jelang Ramadhan dan Idul Fitri 2024. Salah satu bentuk dukungannya yakni akan ada dana siaga untuk Bapanas.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan, dana siaga itu untuk memastikan ketersediaan anggaran Bapanas dalam melakukan intervensi pasokan maupun harga pangan.

"Kami dengan Bapanas sedang mempertimbangkan untuk membangun model dana siaga sehingga Bapanas sudah langsung memiliki dalam anggarannya untuk melakukan intervensi-intervensi, baik ketersediaan pasokan maupun harga ini dengan mendukung Bulog dan ID Food," kata Isa dalam Rapat Koordinasi itu.

Selain itu, dukungan juga diberikan kepada Bulog dan ID Food untuk memastikan keduanya mendapat dukungan pembiayaan dari perbankan terutama Himbara. Kepastian akses permodalan kepada keduanya dinilai penting untuk melakukan berbagai tindakan secara tepat waktu guna building stock.

"Antara lain dengan memberikan subsidi bunga untuk pinjaman yang diambil oleh Bulog dan ID Food dan memberikan jaminan apabila memang diperlukan untuk jaminan pinjaman dari kedua badan usaha milik pemerintah ini," tuturnya.

Tidak hanya itu, Kemenkeu juga menyatakan komitmennya untuk melakukan penggantian biaya subsidi bagi Bulog dan ID Food secara lebih cepat. Dalam tata kelolanya, proses penggantian biaya tersebut perlu melalui verifikasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Kita ingin melakukan penggantian biaya bagi keduanya secara cepat. Untuk itu kita bekerja sama dengan BPKP yang biasanya menjadi auditor atau verifikator kegiatan-kegiatan pendistribusian atau keperluan pengendalian harga, penyediaan pasokan dan sebagainya," ucapnya.

Untuk itu, Isa mengimbau agar Bulog dan ID Food dapat membangun tata kelola yang baik, dari segi dokumentasi dan pencatatan. Dengan begitu akan mempermudah dan mempercepat verifikasi dan audit dari BPKP.

"Uang bukan tidak terbatas, selalu ada batasnya, karena ada batasnya kita ingin melakukannya secara efektif dan efisien dengan membangun mekanisme-mekanisme yang semakin memudahkan bagi penyediaan maupun pendistribusian bahan pangan, tetapi tata kelolanya semakin terjaga dengan baik," pungkas Isa. (**)

Baca Juga:

• Bertemu Bupati, Nelayan Tapteng Keluhkan Kejahatan Destructive Fishing
• Polrestabes Medan GSN di Jalan Brigjen Katamso, Seorang Bandar Sabu Diringkus