PBG, BPHTB dan PPN Gratis untuk MBR

Dalam kesempatan terpisah, Mendagri Tito Karnavian menyatakan, pemerintah daerah diminta segera memberlakukan kebijakan PBG 0 persen. Batas waktunya, Tito menyebut, sampai akhir Januari 2025.

Tito menjelaskan, kebijakan itu yang perlu ditindaklanjuti dengan Perkada, bertujuan untuk memudahkan masyarakat untuk memiliki hunian yang layak sekaligus mendukung upaya menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Baca Juga:

• dr Dewi Fitriana MKes Gelar Sunat Massal 109 Anak dan Pengobatan Gratis di Deliserdang
• Sekolah Kedinasan Diusulkan Tak Lagi Gratis dan Harus Ikut Seleksi CPNS

Dia juga melanjutkan, kebijakan itu tak akan berpengaruh kepada pendapatan asli daerah (PAD).

Dia mencontohkan Kota Tangerang mengalami pengurangan PAD sebesar Rp9,9 miliar dari total PAD Rp2,9 triliun.

Baca Juga:

• Isi Libur Sekolah, KAI Sumut Ajak Anak-anak Kenali Profesi Perkeretaapian
• IDI Medan Gelar Medical Charity Fun Run 5K dan Bakti Kesehatan Gratis Rayakan HBDI ke-117

"Nggak seberapa. Di daerah lain, silakan melakukan exercise. Tapi ini sekali lagi, untuk rakyat yang kurang mampu," kata Mendagri minggu lalu (14/1).

Terkait itu, Menteri Perumahan juga angkat bicara.

Maruarar menilai pemerintah daerah punya kewajiban untuk menyejahterakan rakyat, dan memudahkan kehidupan mereka terutama yang berpenghasilan rendah.

"Masa PAD ngambil-nya dari masyarakat berpenghasilan rendah. Justru (mereka) harusnya dibantu," kata Maruarar. (**)