Melanggar Disiplin Berat, Empat Pejabat Eselon II Pemprov Dinonaktifkan

Medan(harianSIB.com)

Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution menonaktifkan (pembebastugasan) 4 pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut.

Beredar informasi, keempat pejabat Eselon II tersebut dinonaktifkan karena berdasarkan pemeriksaan sementara Inspektorat Sumut diduga melakukan pelanggaran disiplin berat.

Baca Juga:

• Empat Pulau Jadi Milik Sumut Sejak 2022, Bukan di Era Bobby Nasution
• DPD RI dan Disdik Sumut Bahas Sekolah Gratis, Revitalisasi Sekolah Rusak dan Program 5 Hari Belajar

Sontak kabar tersebut mengejutkan ASN di lingkungan Pemprov Sumut. Kabar itu menjadi perbincangan hangat. Namun sejauh ini belum ada keterangan resmi dari Gubernur Sumut Bobby Nasution.

Keempat pejabat eselon II yang dikabarkan dinonaktifkan adalah:Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Harianto Butarbutar, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Juliadi Zurdani Harahap, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Abdul Haris Lubis, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Ilyas S Sitorus.

Baca Juga:

• Gubernur Sumut Bobby Nasution Saksikan Penyembelihan Hewan Kurban di Kampung Nelayan
• Wabup Labura Saksikan Penyembelihan Sapi Kurban Presiden Prabowo di Na IX-X

Inspektur Daerah Sumut Sulaiman Harahap membenarkan terjadinya penonaktifan keempat pejabat eselon II itu terhitung sejak 11 April 2025.

"Iya benar, namun bukan penonaktifan, tapi pembebastugasan," ujarnya menjawab konfirmasi wartawan lewat saluran telepon, Senin (14/4/2025).

Sulaiman mengatakan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), dimungkinkan untuk melakukan pembebasan sementara seorang pejabat ASN dari tugas jabatannya karena terkait dugaan pelanggaran disiplin berat.

"Pembebasan sementara dari tugas jabatannya dalam rangka proses pemeriksaan di Inspektorat. Ya udah, kita lihat," ujar Sulaiman.

Terkait pembebastugasan tersebut, kata Sulaiman jika mengacu PP 94/2021 pasti ada pelanggaran hukuman disiplin. Sehingga kepada 4 pejabat eselon II itu diduga akan dijatuhi hukuman berat. "Itu kan dapat dinonaktifkan," ujarnya.

Ditanya apakah kemudian keempat pejabat eselon II itu pastinya nanti dinonaktifkan?, Sulaiman mengatakan akan tergantung pada hasil pemeriksaan.

"Kalau ditanya berapa lama pemeriksaan, ya sudah berjalan," jelasnya, sambil mengatakan kalau Ilyas Sitorus saat ini memang sedang dalam penanganan kasus dugaan korupsi oleh Aparat Penegak Hukum (APH).

Salah seorang pejabat eselon II, Harianto Butarbutar membenarkan telah dibebastugaskan terhitung sejak 11 April 2025 lalu.

Harianto mengaku telah menerima surat keputusan pembebastugasan itu yang diteken langsung Gubernur Sumut Bobby Nasution berdasarkan nota Inspektorat Sumut.

"Pembebasan dari tugas karena pelanggaran disiplin berat. Itulah isinya surat itu, ya dikatakan hasil pemeriksaan SK-nya sudah diterima, per tanggal 11, hari Jumat," ujar Harianto menjawab konfirmasi wartawan.

Dalam surat itu disebutkan juga hak-haknya sebagai pejabat eselon II masih berjalan, sambil menunggu pemeriksaan.

Ditanya tanggapannya soal pembebastugasan tersebut, Harianto justru mengaku kebingungan.

"Bingung juga, saya nggak taju apa yang mau dilakukan. Katanya nanti tunggu hasil pemeriksaan, ada yang dinonjobkan, ada yang demosi," jelasnya. (*)