Mendagri Buka Peluang Revisi UU Ormas, Soroti Maraknya Tindakan Kebablasan

Jakarta(harianSIB.com)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membuka peluang untuk merevisi Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas). Hal ini menyusul maraknya aksi sejumlah ormas yang dinilai bertindak di luar batas.

"Kita lihat banyak sekali peristiwa ormas yang kebablasan. Mungkin perlu ada mekanisme pengawasan yang ketat, termasuk terkait masalah keuangan dan auditnya," ujar Tito kepada wartawan di Jakarta, seperti dikutip Antara, Jumat (25/4/2025).

Baca Juga:

• JPKP Sumut dan GMPC Desak Polisi Tangkap Pelaku Perusakan Plang di Gang Petisah
• Bakti Sosial HUT ke-75 Kodam I/BB, KAI Divre I Sumut Salurkan Bantuan TJSL ke Panti Asuhan

Menurut Tito, aspek pengawasan, terutama dalam hal transparansi keuangan, perlu dievaluasi. Ia menilai ketidakjelasan aliran dan penggunaan dana dapat membuka celah penyalahgunaan kekuasaan, khususnya di tingkat akar rumput.

Baca Juga:

• Waspada! Ini 9 Gejala Ekonomi Indonesia Menuju Krisis ?
• Muzakir Tolak Ajakan Bobby Nasution Kelola Bersama 4 Pulau Sengketa

Meski demikian, Tito menegaskan bahwa ormas merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi yang menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul. Namun, ia mengingatkan kebebasan tersebut tidak boleh digunakan untuk intimidasi, pemerasan, atau bahkan kekerasan.

"Kalau kegiatan tersebut dilakukan secara sistematis dan ada perintah dari organisasi, maka secara kelembagaan ormas itu bisa dikenai pidana. Termasuk korporasinya," tegas mantan Kapolri itu.

Ia juga mengingatkan UU Ormas yang lahir pascareformasi 1998 memang menekankan kebebasan sipil. Namun, dalam perkembangannya, sejumlah ormas justru menyalahgunakan statusnya untuk menjalankan agenda kekuasaan dengan cara koersif.

"Setiap undang-undang itu bersifat dinamis. Bisa saja dilakukan perubahan sesuai dengan situasi yang berkembang," tambahnya.

Meski membuka opsi revisi, Tito menegaskan bahwa proses tersebut tetap harus melalui mekanisme resmi bersama DPR RI sebagai lembaga yang memiliki kewenangan.

"Kalau ada usulan dari pemerintah, ya diserahkan ke DPR. Mereka yang akan membahas dan memutuskan," jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan baik oleh individu maupun institusi, seperti dalam kasus pembakaran mobil polisi di Depok.

"Kalau ada pidana, ya harus ditindak. Proses pidana harus berjalan demi menjaga stabilitas keamanan," kata Tito.

Maraknya aksi premanisme berkedok ormas juga menjadi sorotan Komisi III DPR, menyusul dua kasus menonjol yang melibatkan ormas di Subang dan Depok. (*)