Ormas Bisa Dipidana Korporasi jika Ada 'Perintah' Lakukan Kekerasan

Jakarta(harianSIB.com)
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan pernyataan tegas terkait maraknya organisasi kemasyarakatan (ormas) yang berperilaku meresahkan.

Ia menyoroti aksi terbaru berupa pembakaran mobil milik aparat kepolisian yang diduga dilakukan oleh oknum dari ormas tertentu.

Tito menyatakan, jika tindakan tersebut terbukti sistematis dan menjadi keputusan bersama dalam tubuh ormas, maka ormas tersebut dapat dikenakan pidana sebagai korporasi.

Baca Juga:

• Mendagri Minta Booster Jadi Syarat Wajib Masuk Perkantoran Hingga Mal
• Edy Rahmayadi akan Alokasikan 40 Persen Belanja Barang dan Jasa untuk Produk Lokal

"Ya kalau seandainya itu merusak segala macam itu kan pidana, kalau pidana ya otomatis harus ditindak ya proses pidana, kemudian harus ditegakkan hukum supaya ada stabilitas keamanan dijaga. Kalau seandainya itu ulah perorangan ya orang itu yang tanggung jawab," tutur Tito kepada wartawan di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta Pusat, Jumat (25/4/2025)

"Tapi kalau seandainya itu adalah kegiatan yang sistematis dan ada perintah dari ormasnya keputusan bersama ormasnya secara organisasi maka bisa dikenakan juga ormasnya pidana korporasinya," tegasnya seperti dikutip kumparan.com

Baca Juga:

• Medagri Tito: Sabam Sirait Layak Jadi Pahlawan Nasional
• Tito Usul Masker-Hand Sanitizer Diwajibkan Jadi Alat Peraga Kampanye Pilkada

Tito menegaskan pentingnya penegakan hukum agar stabilitas keamanan tetap terjaga. Ia menilai demokrasi bukan berarti kebebasan tanpa batas yang berujung pada tindakan kekerasan.

Aksi seperti demonstrasi yang diwarnai pembakaran dan kerusakan fasilitas umum menurutnya merupakan bentuk penyalahgunaan kebebasan berpendapat.

"Ormas itu adalah bentuk dari demokrasi tujuan utamanya sama seperti kebebasan menyampaikan pendapat, menyampaikan pendapat dalam era demokrasi kan boleh tapi yang disalahartikan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum diartikan demo, demonya bakar-bakar, sebenarnya kan enggak kayak gitu," ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam sistem demokrasi, ormas memiliki posisi penting dalam mengakomodasi hak-hak sipil masyarakat, seperti kebebasan berserikat dan berkumpul. Banyak ormas yang justru memberi kontribusi positif, seperti PKK dan organisasi yang bergerak di bidang sosial, lingkungan hidup, hingga ketahanan pangan.

Namun demikian, Tito mengingatkan adanya ormas-ormas yang menyimpang dari semangat demokrasi dan justru menjadi alat pemerasan terhadap masyarakat dan pengusaha, bahkan menggunakan cara-cara kekerasan.

"Nah tapi ada juga mungkin Ormas yang berkumpul yang kemudian memeras masyarakat memeras pengusaha melakukan tekanan-tekanan bahkan melakukan cara-cara kekerasan itu harus ditindak pidana," pungkasnya. (*)