Kejagung Periksa Tiga Kameramen Jak TV

Jakarta(harianSIB.com)

Kejaksaan Agung memeriksa tiga kameramen Jak TV dalam kasus obstruction of justice dugaan korupsi PT Timah, impor gula, dan vonis lepas ekspor crude palm oil (CPO).

"Mereka adalah RYN, IWN dan SN selaku Kameramen JAK TV," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar, Jumat (25/4/2025) dikutip tempo.co

Baca Juga:

• Pernah Jadi Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar Terima Cenderamata dari Forwakum Sumut
• Kejagung Periksa Bos Sugar Group Companies Terkait Kasus TPPU Zarof Ricar

Kejaksaan telah menetapkan Direktur JaK TV Tian Bahtiar dan pengacara perkara vonis lepas ekspor CPO Marcella Santoso dan Junaedi Saibih sebagai tersangka kasus perintangan penyidikan. Dua pengacara ini juga diduga terlibat dalam penanganan kasus Timah dan impor Gula.

Baca Juga:

• Kejagung Periksa 13 Saksi Dugaan Korupsi Kredit Bank ke PT Sritex
• Kejagung Persilakan KPK Periksa Kajari Mandailing Natal

Jaksa menyebut Marchella dan Junaedi bermufakat jahat dengan Tian untuk memproduksi berita dan konten negative tentang jaksa atas penanganan tiga kasus di atas. Harli sebelumnya menegaskan jika Tian bertindak secara pribadi bukan atas media tempat ia bekerja.

Harli menyebut Tian mendapat bayaran Rp 478 juta. Dua pengacara tersebut juga diduga membuat demo bayaran yang kemudian diliput oleh Tian. Saat ini Tian sendiri tengah menjalani tahanan kota atau rumah sejak Kamis, 24 April 2025.

Tian disangka melakukan pemufakatan jahat bersama Marcella dan Junaedi. Sementara jaksa menyidik kasus dugaan tindak pidananya, Dewan Pers tengah menganalisis produk jurnalistik yang dibuat. Tujuannya untuk memastikan apakah ada pelanggaran etik sebagai wartawan dalam memproduksi berita tersebut.

Tian dan dua pengacara tersebut dijerat jaksa dengan Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (*)