Beijing (SIB)- Tiongkok mendesak Jepang memberikan bahan buku panduan kepada angkatan muda mereka secara benar seputar pulau dalam sengketa mereka.
Tiongkok mengutuk kebijakan pemerintah Jepang, yang menyetujui bahan dalam buku pelajaran sejarah, yang menyatakan pulau dalam sengketa sebagai milik mereka.
Sehari sebelumnya, Korea Selatan memanggil duta besar Jepang dan memperingatkan bahwa persetujuan atas buku teks tersebut merupakan tanda bahwa negara itu siap mengulang masa perangĀ penjajahan pada masa lalu.
Korea Selatan menilai klaim Jepang atas pulau sengketa, yang disebut Dokdo dalam bahasa Korea dan Takeshima dalam bahasa Jepang, merujuk pada masa penjajahan atas semenanjung Korea dari 1910 hingga kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II pada 1945.
Jepang dan Tiongkok juga bersengketa soal kepulauan di kawasan Laut Tiongkok Timur yang dikenal sebagai Senkaku dalam bahasa Jepang dan Diaoyu dalam bahasa Tiongkok.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Hua Chunying mengatakan, Jepang harus "mengambil sikap yang bertanggung jawab terhadap sejarah" dan mendidik generasi muda dengan sejarah yang benar."
"Tidak penting apa alat yang dipakai Jepang untuk mempublikasikan posisinya yang salah itu, tapi yang jelas mereka tidak bisa mengubah fakta mendasar bahwa Kepulauan Diaoyu adalam milik Tiongkok," kata Hua kepada wartawan di sebuah pertemuan pertemuan rutin.
Menurut Hua, Jepang harus mempelajari kembali sejarah militer dan kekejaman perang di Nanjing pada 1937 ketika terjadi pembantaian 300.000 warga Tiongkok oleh tentara Jepang. Ketika itu, Nanjing adalah ibukota Tiongkok.
Hubungan Jepang dengan Tiongkok dan Korea Selatan selama ini memang mengalami pasang surut dan sering diganggu oleh luka lama dan keengganan Jepang untuk menebus "dosa" masa lalu tersebut.
Protes atas buku pelajaran tersebut datang hanya beberapa minggu setelah menteri luar negeri ketiga negara berjanji untuk meningkatkan hubungan dan mengatasi ketegangan yang disebabkan oleh sejarah dan sengket wilayah.
Hubungan Jepang-Tiongkok tetap dingin meski Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe sudah bertemu Presiden Xi Jinping untuk pertama kalinya pada November 2014 lalu.
Sementara itu, Presiden Korea Selatan, Park Geun-hye sama sekali belum pernah bertemu dalam pertemuan dwipihak.
(Ant/Rtr/f)