Medan (harianSIB.com)
Politisi Sumut yang juga Ketua DPD Aspatan (Assosiasi Petani Nasional) Sumut Toni Togatorop menilai, Bupati Samosir Vandiko Gultom terkesan tidak memiliki "sense of crisis" atau tidak memiliki kepekaan terhadap kondisi masyarakat saat ini yang mengalami keterpurukan ekonomi, sehingga tetap memilih tinggal di hotel.
"Kita sangat kecewa terhadap keputusan Bupati Samosir yang tetap memilih tinggal di hotel sebagai rumah dinas dengan menghabiskan APBD Samosir Rp40 juta per bulan. Bupati terkesan tidak memiliki kepekaan terhadap kondisi ekonomi masyarakat," ujar Toni Togatorop kepada jurnalis Koran SIB Firdaus Peranginangin, Jumat (19/11/2021), di Medan.
Penegasan itu dikatakan politisi Partai Hanura Sumut ini menanggapi pernyataan Bupati Samosir di SIB, Jumat (19/11/2021), yang mengaku memilih tempat tinggal sementara di Hotel Vantas milik orangtuanya, karena merasa lebih nyaman di hotel tersebut.
Toni mengaku heran, di saat seluruh kabupaten/kota, provinsi hingga pemerintah pusat melakukan penghematan anggaran untuk menanggulangi virus corona, Bupati Samosir justeru menyewa hotel sebagai tempat tinggal pengganti rumah dinasnya.
"Alangkah bijaknya anggaran sewa hotel tersebut dialokasikan untuk penguatan ekonomi masyarakat atau pembangunan infrastruktur jalan rusak yang banyak dikeluhkan masyarakat Samosir saat ini, " ujar mantan Ketua Fraksi Hanura DPRD Sumut itu.
Seperti diketahui, kata dia, kondisi darurat Covid-19 sangat mempengaruhi perekonomian nasional dan daerah, sangat tidak tepat ada kabupaten yang masih memberi contoh pola hidup mewah dengan memilih tinggal di hotel menggunakan uang rakyat, sehingga sangat perlu menjadi perhatian serius Pemerintah Pusat Cq Kemendagri.
"Jika Bupati Samosir tidak merasa nyaman di rumah dinas yang notabene milik Pemprov Sumut, sebaiknya dicari mess yang lebih murah, agar tidak terlalu besar menguras dana APBD," ujar Toni sembari mengatakan, rumah dinas yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal Bupati masih sangat layak untuk dihuni.
Perlu diketahui bersama, kata Toni, rumah Dinas Bupati yang dipersiapkan pemerintah, termasuk rumah rakyat yang setiap saat boleh dikunjungi masyarakat. Jika Bupati tidak merasa nyaman tinggal di rumah rakyat, berarti perlu dipertanyakan kepeduliannya terhadap nasib rakyat.
"Kondisi ini perlu disikapi serius DPRD Samosir, karena kurang baik seorang kepala daerah menjalankan keinginannya di saat rakyat sedang mengalami kesusahan," tandas Toni sembari mengajak Bupati Samosir untuk tinggal di rumah dinas tanpa ada jarak dengan rakyat. (*)
