Tapanuli Utara (harianSIB.com)
Puluhan mahasiswa tergabung dalam DPC GMNI Tapanuli Utara, menggelar aksi damai di DPRD Tapanuli Utara, Senin (28/3/2022).
Dalam orasinya, mereka menuntut Pemkab dan DPRD Tapanuli Utara segera mengambil tindakan terkait langkanya pupuk bersubsidi di Kabupaten Tapanuli Utara, menindak tegas oknum-oknum yang mengambil keuntungan dari pupuk bersubsidi, langkanya dan mahalnya harga minyak goreng.
"Kami datang ke sini untuk kepentingan masyarakat Tapanuli Utara. Makanya, kami minta supaya masalah ini bisa ditindaklanjuti dengan serius oleh DPRD Tapanuli Utara," ujar koordinator aksi, Frimus Nababan, sebagaimana dilaporkan jurnalis Koran SIB Bongsu Batara Sitompul.
Kehadiran mahasiswa dari GMNI Taput tersebut, diterima Wakil Ketua DPRD Taput, Reguel Simanjuntak, Fatimah Hutabarat, serta sejumah anggota DPRD Taput.
Menyikapi tuntutan massa GMNI Taput tersebut, Ketua Komisi B DPRD Taput, Mangoloi Pardede menyampaikan, pihaknya yang membidangi perekonomian dan pertanian terus menyuarakan masalah kelangkaan pupuk bersubsidi tersebut.
"Tanggal 23 November 2021, kita sudah ke Kementerian Pertanian untuk menindaklanjuti kebutuhan pupuk bersubsidi di Taput. Terutama kebutuhan pupuk untuk padi sawah karena musim tanam pada Desember 2021. Tahap I harus turun di Januari sampai Februari 2022 dan tahap II harusnya turun Maret 2022," jelasnya.
Dia juga mengatakan, pihaknya juga sudah turun ke Pupuk Iskandar Muda dan Petro Kimia pada 22 Maret 2022, terkait membahas masalah kelangkaan pupuk bersubsidi di Taput.
"Usulan RDKK kebutuhan pupuk di Provinsi Sumatera Utara yang diajukan sebanyak 25 juta ton. Namun yang teralisasi hanya 9 ton untuk 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara. Dengan kondisi itu, otomatis kondisi pupuk agak langka. DPRD Tapanuli Utara sangat peduli dan tanggap atas keluhan masyarakat terkait masalah kelangkaan pupuk bersubsidi ini, " kata dia.
Terkait masalah minyak goreng, dia mengatakan distribusi minyak goreng untuk Taput saat ini sudah mulai lancar.
Sementara itu, Reguel Simanjutak menyampaikan tuntutan para mahasiswa tersebut, adalah masalah nasional dalam hal pengurangan kuota terutama pupuk.
"Kami tanggap dengan tuntutan GMNI Taput. Kami akan lebih intens lagi berkomunikasi dalam rapat - rapat di DPRD membahas dan mengontrol masalah ini," katanya.
Mengakhiri aksinya, massa GMNI tersebut memberi batas waktu tiga minggu kepada DPRD Taput agar ketiga tuntutan mereka ditanggapi dan diselesaikan. (*)
