Medan (SIB)
Politisi Sumut Toni Togatorop SE MM meminta Pemprov Sumut untuk tetap menciptakan keamanan bagi investor yang melakukan investasi di Sumut. Jangan sampai terprovokasi oleh desakan maupun tuntutan segelintir masyarakat untuk menutup perusahaan yang dianggap kurang memihak kepada kepentingan masyarakat.
"Semua pihak harus ikut menyukseskan instruksi Presiden RI Jokowi untuk mengkawal investasi di seluruh wilayah Indonesia. Jangan gara-gara ada masalah sedikit, rakyat berbondong-bondong mendesak pemerintah menutup perusahaan yang ada," tandas Toni Togatorop kepada wartawan, Jumat (13/5) di Medan.
Toni yang juga mantan Ketua FP Hanura DPRD Sumut ini mencontohkan salah satu perusahaan yang selama ini terus mendapat sorotan tajam, bahkan tidak jarang adanya desakan dari masyarakat, agar perusahaan itu segera ditutup, yakni PT TPL (Toba Pulp Lestari). Padahal tidak bisa dipungkiri, perusahaan itu juga banyak memberi manfaat bagi masyarakat Tapanuli.
"Manfaat kehadiran PT TPL bagi masyarakat, tentunya banyak menyerap tenaga kerja, termasuk para rekanan di areal hutan produksi banyak merekrut pemborong 'halak hita' serta masyarakat sekitar perusahaan juga menerima dana Corporate Social Responsibility (CSR), hutan gudul menjadi hutan industri serta dilakukan mitra dengan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)," ujar mantan Ketua Komisi A DPRD Sumut ini.
Jika diurai satu per satu, tandas Toni, banyak yang sudah diperbuat PT TPL di Tapanuli, termasuk membangun hutan terintegrasi sesuai Amdal yang ditetapkan pemerintah, mendorong export kertas dalam rangka menambah devisa negara dari sektor non migas, membantu pembangunan infrastruktur, membangun rumah ibadan dan gedung sekolah.
"Memang masih banyak kekurangan perusahaan penghasil bubur kertas tersebut. Tapi sebaiknya kekurangan itu kita dorong bersama, agar segera direalisasikan manajemen perusahaan dan pemerintah, sehingga investasi itu benar-benar bermanfaat bagi orang banyak sesuai regulasi yang sudah ditetapkan," tegasnya.
Berkaitan dengan itu, Ketua DPD Aspatan (Assosiasi Pedagang dan Petani) Sumut ini mengajak semua pihak untuk memberi masukan yang positif terhadap PT TPL. Misalnya, perusahaan diwajibkan melepas berbagai binatang atau burung di kawasan hutan industrinya, guna menjaga ekosistem hutan dari ancaman kepunahan.
Selain itu, katanya, pemerintah diharapkan lebih proaktif mengkawal aspirasi masyarakat dan tidak mengabaikan kepentingan PT TPL, agar rakyat lebih merasakan manfaat sosial atas hadirnya perusahaan tersebut, sehingga perusahaan bisa seiring sejalan dengan masyarakat. (A4/f)
