Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Imigrasi pada 2022 mencapai angka Rp4 triliun per November lalu.
Pemasukan tertinggi berasal dari layanan visa yakni hampir Rp1,8 triliun.
“Peningkatan PNBP tahun 2022 yang signifikan harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk optimalisasi penegakan hukum keimigrasian. Pengelolaan PNBP harus tepat guna dan tidak digunakan secara eksesif untuk hal-hal yang tidak esensial,” kata Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Widodo Ekatjahjana, di Batam, dalam siaran persnya yang diterima harianSIB.com, Jumat (2/12/2022).
Widodo menerangkan, menurut pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terdapat potensi loss PNBP sekitar Rp3 triliun per tahun dengan diterapkannya kebijakan Bebas Visa Kunjungan yang ditujukan bagi 169 negara (sebelum pandemi Covid-19).
Akan tetapi, dengan diterapkannya penangguhan pemberian BVK dan penerapan Visa on Arrival bagi negara-negara tersebut sejak masa pandemi, PNBP Direktorat Jenderal Imigrasi menembus angka Rp4 triliun.
Angka tersebut hampir empat kali lipat jika dibandingkan realisasi target PNBP tahun lalu.
Capaian pendapatan ini adalah indikator fungsi Imigrasi sebagai fasilitator pembangunan ekonomi masyarakat.
Dijelaskan juga, realisasi PNBP berdasarkan OMSPAN per 30 November 2022 sebesar Rp4.030.090.797.551.
Dengan rincian, paspor Rp1,2 triliun lebih, visa Rp1,7 triliun lebih, izin tinggal Rp948,3 miliar lebih dan Kim lainnya Rp106,4 miliar lebih.
“Realisasi belanja kita sejauh ini hanya fokus di pelayanan. Padahal untuk wilayah kerja keimigrasian yang memiliki wilayah laut seperti Kepri, fokus di pengawasan juga dibutuhkan. Oleh karena itu, Ditjen Imigrasi menganggarkan untuk 10 kapal patroli di tahun 2023,” kata Widodo.
Ditambahkan Widodo, realisasi target PNBP tahun ini bahkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan penerimaan negara dari Imigrasi sebelum pandemi Covid-19.
"Tahun 2017, realisasi PNBP Ditjen Imigrasi adalah Rp1,8 triliun, sedangkan pada 2018 mencapai Rp2,1 triliun. Tepat sebelum pandemi terjadi, Imigrasi mencetak angka penerimaan sebesar Rp2,5 triliun hingga akhir 2019," katanya.
Sementara itu, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan (Kanim TBA) sebagai UPT di bawah Dirjen Imigrasi pada 2022 menyumbang PNBP sebesar Rp9,3 miliar. Angka ini hampir tiga kali lipat dari target tahun 2022 sebesar Rp3,8 miliar.
Menurut Kepala Kanim TBA, Panogu HD Sitanggang, penerimaan negara tersebut berasal dari layanan paspor, izin tinggal, dan fasilitas keimigrasian lain.
"Per Oktober lalu, Imigrasi TBA membukukan PNBP Rp9,3 miliar. Permohonan paspor menjadi penyumbang terbesar dengan nilai Rp8,5 miliar. Sedangkan layanan Izin tinggal menyumbang Rp114 juta dan layanan keimigrasian lain mencapai Rp657 juta,” katanya kepada harianSIB.com melalui telepon selulernya. (*)
