Nias Barat (SIB)
Wakil Bupati Nias Barat Dr Era Era Hia membantah, karena disebarkan oleh pihak-pihak disebut pelit.
"Jadi kalau pihak-pihak lain menyebarkan isu Wabup pelit, itu tidak mendasar tetapi memang karena tidak punya. Mungkin kalau pejabat yang suka bagi-bagi duit, barangkali punya perusahaan besar. Kalau tidak punya usaha, dipastikan dari hasil korupsi" tegas Dr Era Era Hia, Kamis (23/3) sore kepada wartawan di kantornya.
Menurutnya, beda daerah tentu beda pendapatannya. Bahkan beda bupatinya juga beda kebijakan dan perlakuan terhadap wakil bupatinya.
Dr Era Era Hia menuturkan menjadi Wabup Nias Barat, hak-hak yang diperolehnya setiap bulan yakni gaji pokok Rp 1.800.000 (sama di seluruh Indonesia), tunjangan jabatan Rp 3.240.000 (sama di seluruh Indonesia), tunjangan lainnya Rp 289.680, tunjangan istri dan anak Rp 252.000, jadi total gaji dan tunjangan sebesar Rp 5.581.680, dipotong pajak sebesar Rp 217.080, sehingga gaji dan tunjangan diterima sebesar Rp 5.364.600.
Selain itu, ia juga menerima Biaya Penunjang Operasional (BPO) sebesar Rp 7.500.000, sehingga total pendapatan tiap bulan Rp 5.364.600 + 7.500.000 = Rp 12.864.600
Besaran BPO ditentukan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tahun 2022, BPO Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp. 25.000.000, dengan pembagian, bupati Rp 15.000.000 (diterima sebesar 60%), sementara wakil bupati Rp 10.000.000 (40%).
Sementara untuk tahun 2023 BPO telah turun, karena klasifikasi PAD Nias Barat juga turun. BPO yang diterima Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk tahun 2023 menjadi Rp 22.500.000; dengan pembagian, bupati tetap mendapatkan Rp 15.000.000 (persentasenya naik dari 60 persen menjadi 66,7 persen), sedangkan wakil bupatinya diturunkan menjadi Rp 7.500.000 (persentase turun dari 40 persen menjadi 33,3 persen). Turunnya klasifikasi PAD tersebut justru hanya berdampak kepada wakil bupatinya saja, seharusnya diharapkan juga sama-sama turun. Pembagian BPO ini memang ditetapkan melalui Peraturan Bupati.
Selain gaji, tunjangan dan BPO di atas, Wabup juga mendapat fasilitas mobil dinas sebanyak 4 unit, yang berfungsi hanya 3 unit, satu rusak dan sudah lama tidak diservice oleh bagian umum.
"Mobil dinas yang 3 unit masih bagus diperuntukkan yakni 1 unit mobil dinas untuk saya gunakan, 1 mobil dinas untuk Wakil Ketua PKK dan 1 unit lagi untuk mobil dinas operasional keluarga.[br]
Selain mobil, fasilitasi lainnya, seperti bensin, listrik dan pembayaran gaji Satpoll PP dan tenaga kebersihan di pendopo atau rumah dinas wakil bupati ditanggung Pemda lewat APBD (anggaran pendapatan belanja daerah)
Selain itu, juga disediakan biaya rumah tangga, yang besarannya sekitar Rp 35.000.000, namun untuk biaya rumah tangga itu ditransfer langsung ke rekening yang menyediakan bahan makanan di rumah pendopo Wabup.
Dari rincian pendapatan di atas, yang ia dapatkan tiap bulan saat ini hanya berkisar Rp 12.864.600. Bahkan dari pendapatan itu, dibagi sebagian untuk anak-anaknya yang sekolah di Tangerang.
"Puji Tuhan selama menjadi Wabup Nias Barat tidak pernah menikmati uang haram, tidak pernah meminta untuk mendapatkan proyek, tidak pernah meminta uang kepada ASN, baik sebelum Pilkada maupun selama menjabat. Janji kampanye untuk tidak KKN telah saya penuhi. Integritas saya masih utuh. Meskipun seluruh keluarga atau sahabat saya sudah di non-jobkan, namun tetap semangat menunaikan sisa masa jabatan, dengan harapan Nias Barat semakin lebih baik kedepannya," harapnya. (A17/d)
