“Format” Demo Kantor DPRK Aceh Tenggara, Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Pj Bupati

Kutacane (SIB)

Forum Aceh Tenggara Metuah (Format), melakukan aksi demo di Kantor DPRK Aceh Tenggara, Kamis (7/9). Pendemo menolak perpanjangan masa jabatan Syakir sebagai Penjabat (Pj) Bupati Aceh Tenggara (Agara), dan meminta kepada DPRK Aceh Tenggara agar tidak menerbitkan rekomendasi perpanjangan masa jabatannya.

“Kami minta kepada bapak Pj Gubernur Aceh dan Menteri Dalam Negeri RI, agar tidak memperpanjang masa jabatan bapak Syakir sebagai Pj Bupati Aceh Tenggara ke depan,” teriak pendemo.

Nawi Sekedang SE selaku penanggung jawab aksi Forum Aceh Tenggara Metuah menilai di masa kepemimpinan Syakir, muncul kesemrautan tata kelola pemerintahan, sehingga terjadi kekisruhan antara eksekutif dan legislatif yang perlu secepatnya dilakukan harmonisasi secara transparan.

Kemudian tata kelola keuangan dianggap buruk sehingga perlu ditata secara baik dan akuntabel serta terjadinya defisit anggaran yang perlu secepatnya diselesaikan.

Dalam orasinya, Nawi juga menuntut agar segera dibayarkan Siltap (penghasilan tetap) Aparatur Kute sejak bulan Juli hingga September 2023, serta kedepannya dibayarkan setiap bulannya sesuai janji Pj Bupati kepada Apdesi sesuai dengan PP 11 Tahun 2019, serta mencabut laporan bagi 44 desa yang sudah dilaporkan ke APH, ujarnya dalam orasi itu.

“Kami paham, kami tahu, kami lihat dan kami analisa bahwa, Pj Bupati ini telah membuat Aceh Tenggara seperti pemerintahan “Lato lato” laga atas, laga bawah dibuat kontra dibuat propaganda,” kata Nawi yang juga Ketua Apdesi Agara itu.

Dipenghujung orasinya, Nawi juga mengatakan, apabila tuntutan mereka tidak diindahkan, maka mereka akan menggelar aksi yang lebih besar lagi, pungkasnya.

Sementara Wakil Ketua 1 DPRK Aceh Tenggara, Jamudin Selian SE mengatakan, teman-teman yang menyampaikan aspirasi, agar dapat berdialog dan berdiskusi langsung di gedung DPRK, apa yang disampaikan bisa diselesaikan dengan kepala dingin, ujar Jamudin didampingi sejumah dewan lainnya.

Berdasarkan pantauan SIB, aksi demo tersebut diikuti ratusan masyarakat, yang terdiri dari penarik becak dan perangkat desa di Kabupaten Aceh Tenggara. (B7/a)