Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori (DPMPN) Simalungun, Sarimuda Purba merespon aspirasi warga Dolokparriasan terkait dugaan penggelembungan anggaran program Ketahanan Pangan (Ketapang).
Ia bahkan meminta warga untuk melaporkan dugaan tersebut kepada Aparat Penegak Hukum (APH).
"Laporkan aja," kata Sarimuda, Selasa (24/10/2023), menanggapi berita Harian SIB berjudul "Warga Dolokparriasan minta APH periksa anggaran Ketapang DD 2023 Rp 163 juta untuk pembelian pupuk".
Sarimuda tidak menghendaki adanya penyimpangan dalam penggunaan Dana Desa (DD). Katanya, minimal 20 persen Dana Desa diperuntukkan untuk program ketahanan pangan.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, warga Dolokparriasan, Kecamatan Jorlanghataran, J Silitonga meminta APH memeriksa anggaran program Ketapang Rp163 juta yang bersumber dari Dana Desa 2023 dalam pembelian 200 sak pupuk Urea nonsubsidi.
"Kita menilai anggaran pembelanjaan pupuk Urea yang diaggarkan oleh Pemerintahan Desa Dolokparriasan dari DD 2023 Rp163 untuk 200 sak pupuk urea nonsubsidi ukuran 50 Kg/zak saja. Pagu sebesar itu, selayaknya bisa membeli 325 zak karena pupuk Urea nonsubsidi Rp500.000 per zak di pasar dan di kios pupuk," ujar J Silitonga.
Menurutnya, harga pupuk Urea nonsubsidi ukuran 50 Kg di pasar dan kios pupuk hanya Rp500.000 - Rp600.000 perzak. Namun, harga pupuk yang dianggarkan Pemerintahan Desa Dolokparriasan untuk membeli satu zak pupuk sangat tinggi, mencapai Rp815.000 perzak.
"Bila anggaran Ketapang Rp163 juta untuk perbelanjaan 200 zak pupuk hasilnya sama dengan Rp815.000 perzaknya dan harga itu sangat berbeda dengan harga pupuk Urea nonsubsidi di pasar hanya berkisar Rp500.000-Rp 600.000 perzak," urai Silitonga.
Diakuinya, sekitar 103 Kepala Keluarga (KK) sebagai penerima manfaat program Ketapang tersebut telah menerima 135 Kg (2,5 zak) pupuk Urea nonsubsusidi per KK secara gratis dari Pemerintahan Desa Dolokparriasan.
"Melalui perwakilan masyarakat, kita meminta APH turun ke lapangan dan memeriksa anggaran program Ketapang di Dolokparriasan, karena diduga ada penggelembungan anggaran hingga masyarakat merasa dirugikan dari segi tonase pupuk bila disesuaikan dengan anggaran pembelanjaan," ujar Silitonga.
Sementara itu, Kepala Desa Dolokparriasan, Maruli Rajaguguk ketika dikonfirmasi wartawan menyampaikan, anggaran program Ketapang yang dialokasikan dari DD 2023 Rp163 juta diperuntukkan untuk belanja 266 zak pupuk Urea nonsubsidi dan telah dibagikan kepada 103 penerima manfaat dari 250 kepala keluarga lebih di desa binaannya.
Katanya, sebanyak 103 KK di desa binaannya menerima 2,6 zak pupuk per KK. Dia mengaku hanya menjalankan program dan enggan menjawab siapa penyedia jasa Ketapang. (*)
