Meski Singapura dan Malaysia tengah diterjang wabah Covid-19 serta mengalami lonjakan kasus jelang penghujung tahun 2023, di mana dilaporkan jumlah kasus Covid-19 di Malaysia meningkat sebesar 57,3 persen, Dinas Kesehatan Kabupaten Padanglawas mengaku belum melakukan imbauan waspada Covid-19, karena belum menerima surat resmi dari Kemenkes RI.
Hal ini dikatakan Plt Kadis Kesehatan Palas, Amelia Roitona Nasution SKM melalui JFT Epidemolog Kesehatan Muda, Asrul Hamonangan Pasaribu saat dikonfirmasi SIB di ruang kerjanya, Kamis (7/12) sore.
"Kita belum menerima surat resmi dari pusat untuk waspada Covid-19. Kalau himbauan memang sudah, namun itu kan belum bisa kita ambil pak," kata Asrul sembari menambahkan kasus Covid-19 di Palas nihil.
Sementara Kadis Kesehatan Provinsi Sumut, dr Alwi Mujahit MKes telah mengajak kembali masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap Covid-19 dalam menyikapi informasi dari pemerintah Singapura dan Malaysia yang telah melaporkan terjadinya peningkatan jumlah kasus Covid-19 pada akhir November hingga awal Desember 2023 ini.
Bahkan di Singapura disebutkan, jumlah kasus Covid-19 yang terjadi melonjak dua kali lipat akibat disebabkan varian EG.5 dan sub-rangkaiannya HK.3.
"Peningkatan kewaspadaan dengan kembali melaksanakan protokol kesehatan (prokes), yakni memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak (3M)," katanya, Rabu (6/12).
Karenanya, bila ada gejala-gejala Covid-19, diharapkan supaya segera memeriksakan diri ke sarana kesehatan terdekat.
"Bila yang bersangkutan sudah positif, segera melalukan isolasi mandiri di bawah pengawasan petugas kesehatan," tegasnya.
Sementara untuk mencegah penyebaran, jelas Alwi, Pemprov Sumut melalui Dinas Kesehatan, akan kembali melakukan pengecekan di pintu-pintu masuk, agar bila ada kasus langsung dapat terdeteksi dengan cepat, sehingga penyebaran dapat dicegah.
"Saat ini kita sedang memantau perkembangan, bila ada hal yang menunjukkan tanda-tanda kenaikan kasus di Sumut, maka akan dilakukan langkah-langkah pengendalian dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada," katanya. (**)