Sibolga (SIB)
Ratusan orang yang mengatasnamakan massa Komunitas Tapteng Baru berunjuk rasa damai di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sibolga, Senin (8/1/2024). Mereka datang membawa poster dan menggotong keranda mayat yang diletakkan di depan gerbang Kantor Kejari Sibolga.
Orator aksi, Dennis Simalango menegaskan, keranda mayat itu menjadi simbol matinya penegakan hukum terhadap kasus-kasus dugaan korupsi di Kabupaten Tapanuli Tengah. “Maka itu, kami menuntut Kejari Sibolga segera mengusut tuntas kasus-kasus dugaan korupsi di Tapanuli Tengah,” ucapnya.
Dia menjelaskan, kasus pemotongan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jasa Pelayanan Tenaga Kesehatan (Jaspel Nakes) di Dinas Kesehatan Tapteng, telah merugikan masyarakat dan tenaga kesehatan.
“Kami minta Kejari Sibolga melakukan penegakan hukum dan segera menetapkan tersangka, menangkap dan menahan terduga pelaku dalam kasus dugaan korupsi dana BOK dan Jaspel Nakes tersebut,” katanya.
Menurut Dennis, kasus dugaan penyelewengan dana BOK dan Jaspel Nakes tersebut sudah menjadi konsumsi publik dan viral. Untuk itu, Kejari Sibolga diminta tidak tebang pilih dalam pengungkapan kasus tersebut.
Mereka juga meminta pihak Kejari Sibolga tetap profesional menjalankan tugas sebagai penegak hukum dan tidak boleh diintervensi pihak mana pun.
Dugaan Penyelewengan Dana Desa
Massa juga meminta pihak Kejari mengusut tuntas laporan masyarakat atas dugaan penyelewengan dana desa yang sampai saat ini terbengkalai.
“Kami menanti kinerja Kejari Sibolga untuk mengungkap dan menyelesaikan semua permasalahan dana desa di Tapteng. Sejumlah kasus yang dilaporkan warga masih mangkrak di Kejaksaan Negeri Sibolga, seperti kasus LPJU yang saya laporkan beberapa waktu lalu, sampai saat ini belum ada penanganannya. Begitu juga kasus-kasus dugaan korupsi dana desa yang sebelumnya dilaporkan kawan-kawan juga tidak ada ujung pangkalnya,” kata Dennis.
Massa kemudian meminta Kejari Sibolga memberi jawaban kepada publik, terkait oknum di kejaksaan yang diduga ada menerima aliran dana BOK. Jawaban itu dinantikan agar tidak menjadi informasi negatif di masyarakat.
Timbul Panggabean, orator lainnya mengatakan, aksi mereka itu menandakan masih ada warga yang waras dan tidak setuju tindakan koruptif di Tapteng.
“Kami sayang dan cinta pada Kejari Sibolga. Kami pengin Kejari Sibolga membersihkan diri terkait dugaan aliran dana kepada kejaksaan. Kalau itu betul, tindak oknumnya. Karena kami yakin itu oknum, bukan institusi. Tetapi kalau itu tidak betul dan hanya tudingan, kejaksaan harus membersihkan diri. Laporkan mereka yang memberikan pengakuan itu. Karena itu sangat mencoreng nama baik institusi,” ucap Timbul.
Orator aksi lainnya, Rudolf Siagian menegaskan, kedatangan massa mendesak Kejari Sibolga segera menetapkan tersangka dan menahan para oknum yang diduga terlibat dalam dugaan korupsi pemotongan dana BOK dan Jaspel Nakes di Dinas Kesehatan Tapteng.
“Berilah kepercayaan kepada masyarakat. Lakukan penahanan apabila sudah cukup bukti. Sehingga barang bukti tidak hilang atau dihilangkan, terpengaruh oleh bujuk rayu oknum yang terlibat. Semua masyarakat tahu bahwa dana BOK dan Jaspel Nakes di Tapanuli Tengah itu gila-gilaan korupsinya berkisar Rp70 miliar lebih,” kata Rudolf.
Dia menegaskan, kalau Kejari Sibolga tidak mampu, mereka akan minta atensi Kejaksaan Agung dan KPK RI untuk menanganinya.
“Tetapi kami masih yakin dan percaya, Kejari Sibolga masih mampu melakukan itu. Namun ada sedikit keraguan kami, ada rumor bahwa pada 28 Desember 2023, Kajati Sumut bertemu mantan pejabat Tapteng di salah satu hotel di Sibolga, diduga untuk melemahkan kasus yang sedang ditangani,” katanya.
Pada kesempatan itu, Kasi Intelijen Kejari Sibolga, Mohamad Junio Ramandre, mengaku bangga bahwa masyarakat sangat sayang dan cinta kejaksaan dengan menyampaikan aspirasi secara damai dan tertib.
Mohamad Junio Ramandre menampik rumor pertemuan antara Kajati Sumut, Idianto SH dengan mantan pejabat Tapteng pada tanggal 28 Desember 2023 tersebut.
Dia menjelaskan, kedatangan Kajati Sumut, Idianto ke Kejari Sibolga, selain untuk menjaga suasana kondusif, juga melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) ke Kota Padangsidimpuan dan Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel).
“Perlu saya jelaskan, terkait rumor pertemuan itu tidak benar. Pukul 08.00 pagi, saya ada di situ (hotel). Saya antar Pak Kajati sampai ke perbatasan Tapsel. Malamnya, saya jemput di perbatasan dan saya antar lagi ke hotel. Setelah makan malam, beliau langsung istirahat. Saya pastikan, selama saya di situ, itu (rumor pertemuan) tidak ada,” kata Junio.
Dia menegaskan, penanganan kasus BOK dan Jaspel Nakes yang sedang bergulir dan viral, pasti menjadi atensi Kejagung RI. Hal itu dibuktikan dengan turunnya Tim Was Kejagung.
“Bukan Jamwas yang turun, tapi Tim Was. Dari pemberitaan, Kajati membawa Jamwas ke sini. Kalau Jamwas itu menuju kepada jabatan seseorang, sementara yang turun itu Tim Pengawas dari Kejagung RI,” kata Junio.
Menurutnya perkara BOK dan Jaspel sedang ditangani Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Kejaksaan bukan tidak percaya pada apa yang dilakukan Pj Bupati dan Inspektorat Tapteng. Tapi hukum di Indonesia itu ada prosesnya, ada pemeriksaan, ada klarifikasi yang harus didengarkan pada orang terkait, dan hal itu sedang dilakukan pemeriksaan oleh Kejati Sumut, bukan Kejari Sibolga.
“Saya atas nama Kejari Sibolga mohon kepada kita semua untuk bersabar. Proses sedang berlangsung, silakan diawasi. Bahwa perkara BOK dan Jaspel sedang ditangani di Kejatisu,” katanya.
Dia menjelaskan, sebelum tahun baru 2024, sudah ada pemeriksaan awal, dan beberapa hari lalu sudah ada pemeriksaan lanjutan.
“Betul, ada Tim Kejati Sumut yang melakukan pemeriksaan awal di sini. Karena mengetahui viralnya berita ini, langsung gerak cepat untuk mengetahui apa yang terjadi di sini, pemeriksaan lanjutan dilakukan di Kejatisu. Saya kurang tahu pasti, tetapi informasinya sekitar 7 hingga 8 Kepala Puskesmas di Tapteng telah menjalani pemeriksaan lanjutan,” katanya.
Aksi demo itu mendapat pengawalan super ketat aparat keamanan dari Polres Sibolga dan sejumlah personel TNI. Massa membubarkan diri dengan tertib setelah berdialog dengan pihak Kejari Sibolga. (**)
