Puluhan Kader PSI Taput Aksi Damai Minta ASN, Bawaslu dan KPU Netral

Tapanuli Utara (SIB)

Puluhan kader DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) menggelar aksi damai ke Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), KPU dan Polres Taput, Jumat (9/2). Aksi tersebut dipimpin Ketua DPD PSI Taput, Roni Prima Panggabean, SH, CLA.

Roni Prima Panggabean dalam orasinya menyebutkan, aksi itu untuk meminta dan mengingatkan KPU dan Bawaslu Taput agar netral dalam proses Pemilu 2024. "Hal ini saya sampaikan karena ada oknum Komisioner KPU Taput dan Bawaslu di kecamatan diduga melakukan pertemuan dengan pengurus salah satu partai," sebut Roni.

Putra Sipoholon yang berprofesi sebagai pengacara di Jakarta itu meminta agar Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) menjalankan tugas dengan benar. "Kita juga meminta kepada Gakkumdu untuk memeriksa penggunaan fasilitas negara yaitu mobil dinas yang digunakan oknum pejabat di Tapanuli Utara untuk transportasi dalam masa Pemilu dan mobil itu diduga sudah berbranding partai," jelasnya.

Dia juga menegaskan kepada Gakkumdu supaya memeriksa salah satu oknum Komisioner KPU, oknum PPK dan oknum Panwas yang telah melakukan pertemuan dengan pengurus Parpol tertentu di Taput. "Dalam hal ini patut diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan atau diduga telah melakukan pelangggaran kode etik, " kata Roni Panggabean tegas.

Selain itu, dia juga mempertanyakan perekrutan personel Limnas yang dilakukan KPU Taput diduga tidak sesuai tahapan. Dalam hal ini bahwa pembentukan petugas ketertiban TPS harus sudah terbentuk paling lama tujuh hari setelah penetapan anggota KPPS.

Dia menegaskan proses Pemilu di Taput saat ini diduga telah terjadi ketidaknetralan. Netralitas Pemilu di Taput perlu dipertanyakan karena diduga adanya intervensi oleh oknum pejabat Pemkab Taput kepada ASN, PPPK, oknum kepala desa, oknum perangkat desa dan pegawai honorer untuk memilih salah satu calon dari partai tertentu

Atas kondisi itu, dia menegaskan kepada suluruh pimpinan dan jajaran Gakkumdu harus melakukan operasi yang intensif dan pengawasan. "Kami meminta kepada Bapak Kapolres dan seluruh jajaran Gakkumdu untuk serius melakukan pengawasan dan pencegahan," tegasnya.

Sementara itu Plt Ketua KPU Taput, Suwardy Pasaribu membantah adanya dugaan KPU tidak netral dalam menjalankan tugasnya.

"KPU tetap netral dalam menjalankan tugas. Kami bekerja secara jujur dan mandiri sesuai azas Pemilu. Kami tidak ada berpihak pada partai apapun. Apabila ada teman-teman kami di bawah yang bekerja tidak sesuai Tupoksinya pasti akan kami tindak tegas. Kami di sini menyambut baik apapun aspirasi dari saudara. Ini menjadi koreksi bagi kami untuk memonitor teman-teman kami di bawah supaya bekerja sesuai Tupoksinya," ujarnya.

Suwardy Pasaribu juga mengklaim bahwa pembentukan Limnas sesuai dengan Keputusan 067 tahun 2023. "Kami KPU Taput hanya menyampaikan kebutuhan jumlah. Selanjutnya Pemkab Taput menyampaikan nama-nama dalam SK menjadi Limnas KPU Taput.

“Terkait ada nama - nama yang terlibat atau orangnya partai politik, kami sudah kroscek dan sudah kami kembalikan ke Pemkab Taput. Namanya sudah ada sama kita. Apapun informasi yang disampaikan kepada kami akan menjadi menjadi koreksi untuk kami, " ujarnya.