Warga Pasang Spanduk Pembekuan Izin Penatausahaan Hasil Hutan Arboretum di Merek

Karo (harianSIB.com)

Warga memasang spanduk surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan terkait pembekuan penatausahaan hasil di kawasan hutan Arboretum di Desa Merek, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo.

Pemasangan spanduk itu dilakukan di atas lahan kawasan hutan Arboretum seluas 8,60 Hektar terkait surat KLHK dengan Nomor: S.372/IPHH/PHH/HPL.4.1/B/9/ 2024 perihal pembekuan SIPUH dan pemegang PHAT atas nama Riki Sanjaya, yang ditandatangani Direktur Ade Mukadi, tertanggal 10 September 2024.

"Masyarakat telah memasang spanduk tersebut dengan ukuran 3 x 4 meter di kawasan hutan Arboretum di Desa Merek," ungkap seorang warga bermarga Munthe kepada wartawan, Minggu (29/9/2024).

Baca Juga:

• Wakil Bupati Karo Periksa Kendaraan Dinas Operasional
• Harga Cabai Merah Turun di Akhir Pekan, Waspadai Harga Murah Bertahan Lama

Menurut Munthe, pemasangan spanduk agar para mafia tidak lagi melakukan aktivitas penebangan kayu karena SIPUHH dan PHAT atas nama Ricky Sanjaya telah diblokir.

Lebih lanjut dikatakan, warga tetap mempertahankan kawasan hutan Arboretum sebagai kawasan ruang terbuka hijau. " Bukan dimanfaatkan penebangan kayu untuk kepentingan-kepentingan tertentu," ungkapnya.

Baca Juga:

• Pengedar Sabu Diringkus Polsek Tigabinanga
• Polres Tanah Karo Dukung Kegiatan TNI Manunggal Memelihara Danau Toba Bersinar

Camat Merek, Bartholomeus Barus SIP ketika dikonfirmasi, Minggu (29/9/2024) membenarkan warga memasang spanduk tersebut di kawasan hutan Arboretum.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karo, Eddi Surianta Surbakti, ketika dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Selasa (17/9/2024) menjelaskan, penghentian izin SIPUHH dan PHAT atas nama Riki Sanjaya, karena diduga telah melakukan penebangan kayu di kawasan hutan Arboretum di Desa Merek, Kecamatan Merek, yang merupakan kawasan Area Penggunaan Lain (APL) milik Pemkab Karo.

Ia menambahkan, pembekuan hak akses SIPUHH dan PHAT tersebut karena belum adanya keabsahan terhadap bukti penguasaan tanah berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) yang digunakan oleh pemegang hak atas tanah atau PHAT.

Karena itu, katanya, dengan dibekukannya akses SIPUHH dan PHAT, maka Riki Sanjaya pemegang hak atas tanah tidak dibolehkan melakukan kegiatan operasional dan penatausahaan hasil hutan, di antaranya melakukan penebangan dan pengangkutan kayu pada areal PHAT tersebut. (*)