Ribuan Pegawai Non ASN di Taput Batal Dirumahkan, Gaji Dibayar Mulai 27 Maret

Taput(harianSIB.com)

Ribuan pegawai non-Aparatur Sipil Negara (non ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) akhirnya batal dirumahkan. Mereka tetap akan melanjutkan tugasnya setelah pemerintah daerah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Sumatera Utara.

Baca Juga:

• 181 ASN BPKP Sumut Jalani MCU Bersama RSU Haji Medan
• Gubernur Sumut Minta BPK RI Coret Anggaran dan Belanja OPD "Aneh-aneh" di APBD Sumut

"Pegawai non-ASN, termasuk Pegawai Harian Lepas (PHL) dan Tenaga Kerja Sukarela (TKS), dipastikan tidak jadi dirumahkan," kata Bupati Taput, Jonius TP Hutabarat, saat dihubungi, Selasa (8/4/2025).

Keputusan ini menanggapi kebijakan pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang melarang pengangkatan tenaga honorer di lingkungan pemerintah daerah.

Baca Juga:

• Luhut Panjaitan Minta Pemkab Taput Serius Tata Kebersihan Danau Toba
• Bupati Tapteng Serukan Bangun Desa Tanpa Korupsi : Jangan Rampok Dana Desa !

Jonius mengakui, pihaknya sempat mengumumkan kemungkinan pemberhentian para tenaga non-ASN dalam konferensi pers sebelumnya. Ia menyebut masa transisi tersebut sebagai periode sulit dalam awal masa kepemimpinannya.

"Ini memang pahit, karena hingga Maret 2025, tenaga honorer dan PHL masih aktif bekerja. Tapi karena menyangkut masa depan mereka, kami mencari solusi terbaik," ujarnya.

Ia pun menjelaskan, pemerintah daerah melakukan koordinasi intensif dengan BPK dan BPKP, didampingi Inspektorat serta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Taput. Hasilnya, pemerintah pusat memberikan sinyal positif untuk tetap membayarkan gaji tenaga non-ASN.