Pemkab Simalungun Raih Opini WTP Dua Kali Berturut-turut

Simalungun (harianSIB.com)

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini menjadi opini WTP kali kedua berturut-turut bagi Simalungun dengan predikat tertinggi laporan keuangan daerah.

Opini WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 itu diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, di Medan, Kamis (17/4/2025).

Baca Juga:

• Pemkab Simalungun Gelar Forum Lintas Perangkat Daerah RPJMD 2025-2029
• Bupati Tapteng Serukan Bangun Desa Tanpa Korupsi : Jangan Rampok Dana Desa !

Sementara opini WTP tersebut diterima Ketua DPRD Simalungun Sugiarto, didampingi Kepala Inspektorat Simalungun Roganda Sihombing, beserta Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, Rinton Damanik.

Kepala BPK RI Sumut Paula Henry Simatupang mengatakan, kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan kesesuaian penyajian dengan Standar Akutansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, efektivitas SPI (Sistem Pengendalian Intern) dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga:

• Mangapul Purba: Rencana Gubernur Sumut Promosikan Babi Panggang Karo ke Mancanegara Langkah Strategis
• Pemkab Sergai Raih Opini WTP Tujuh Kali Berturut-turut dari BPK RI

"BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian berdasarkan kriteria tersebut atas LKPD Tahun Anggaran 2024 Pemkab Simalungun," kata Paula.

Dijelaskan, Pemkab Simalungun berhasil mempertahankan opini WTP. Pada tahun 2024, katanya, Pemkab Simalungun juga meraih opini WTP.

Kendati demikian, lanjut Henry, BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang harus menjadi perhatian untuk segera ditindaklanjuti oleh Pemkab Simalungun.

Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Simalungun Sugiarto menyampaikan rasa syukur dan bangga atas capaian WTP. Dia pun berharap capaian ini makin memacu peningkatan kinerja.

"Terima kasih atas dukungan dan kerja keras dari semua pihak yang dalam hal ini Pemkab Simalungun, seluruh ASN, dukungan masyarakat dan juga BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara," ungkap Sugiarto.

Perolehan opini WTP diharapkan dapat memotivasi jajaran Pemkab Simalungun untuk meningkatkan tata kelola keuangan pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel. (*)