Bupati dan DPRD Karo Teken Nota Kesepakatan Rancangan Awal RPJMD 2025-2029

Karo(harianSIB.com)
Bupati Karo, Antonius Ginting dan DPRD Karo menandatangani nota kesepakatan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karo 2025-2029, dalam rapat paripurnan DPRD Karo, Selasa (22/4/2025).

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Karo, Iriani Tarigan itu, dihadiri Wakil Bupati Karo, Komando Tarigan, anggota DPRD Karo dan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Karo.

RPJMD Kabupaten Karo 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat arah kebijakan, strategi, program, serta indikator kinerja pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun ke depan.

Baca Juga:

• SMS ke-37 GBKP dan 135 Tahun Injil ke Karo, Ketua Umum PGI: Injil Bukan untuk Sekedar Diperingati Tapi untuk Dihidupi
• 135 Tahun Injil di Tanah Karo, Gubernur Sumut Ajak GBKP Terus Jadi Mitra Pemerintah Bangun Sumut

Adapun agenda rapat paripurna tersebut terdiri tiga bagian, yakni pembacaan Nota Penjelasan Bupati Karo terhadap RPJMD 2025, pembacaan laporan hasil pembahasan rancangan awal RPJMD oleh Badan Pembentukan Perda Kabupaten Karo dan penandatangan Nota Kesepakatan RPJMD 2025-2029. Pada rapat tersebut, DPRD Karo menerima dan sepakat terhadap rancangan awal RPJMD 2025-2029.

Bupati Karo memberikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD atas kepedulian, dukungan dan komitmen bersama atas penyusunan dokumen rancangan awal RPJMD Kabupaten Karo 2025-2029.

Baca Juga:

• Wali Kota: RPJMD Fondasional Menentukan Masa Depan Kota Tanjungbalai
• Buka Konsultasi Publik RPJMD, Wali Kota: Fondasional Masa Depan Kota Tanjungbalai

"Sinergi ini menjadi wujud nyata tanggung jawab bersama dalam merancang masa depan pembangunan Kabupaten Karo yang lebih baik," ujar Antonius.

Menurut dia, nota kesepakatan ini merupakan simbol komitmen bersama untuk mewujudkan pembangunan yang selaras dengan harapan masyarakat.

"Ini bukan sekadar formalitas administratif, tetapi mencerminkan semangat kolaboratif antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun arah pembangunan daerah secara terarah, inklusif dan berkelanjutan," tutupnya. (*)