Bupati Simalungun Hadiri Rakortek Perumahan Perdesaan di Jakarta

Simalungun(harianSIB.com)

Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).

Rakortek tersebut dibuka Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, yang merupakan forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung realisasi program pembangunan tiga juta rumah.

Baca Juga:

• Pembangunan Perumahan di Tanjungmorawa Belum Miliki Izin, Pemkab Akan Hentikan
• Inalum Sabet Dua Penghargaan di Ajang TOP CSR Awards 2025

Pada Rakortek itu, Bupati Simalungun didampingi perwakilan Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman serta Pertanahan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Simalungun.

Baca Juga:

• Presiden Direktur Agincourt Resources Dianugerahi Penghargaan TOP Leader on CSR Commitment 2025
• PT Pelindo Regional 1 Raih CSR Award 2025 dari Wali Kota Medan

Bupati Anton meminta stakeholder daerah bersiap menyambut program tersebut. Katanya, pemerintah daerah menyiapkan langkah-langkah konkret di anataranya, mengidentifikasi lahan/tanah Pemkab maupun desa yang dapat dipergunakan untuk pembangunan rumah terkhusus rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Selain itu, pemerintah daerah juga membebaskan biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi pembangunan rumah MBR sesuai aturan dan instruksi pemerintah pusat.

Selanjutnya, pemerintah daerah juga membantu kelancaran segala urusan administrasi pengusaha pengembang perumahan seperti perumahan MBR dan mengharapkan peran pihak swasta terutama dana Corporate Social Reponsibility (CSR) untuk pembangunan MBR maupun rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Program Tiga Juta Rumah sejalan dengan prioritas pembangunan di Simalungun, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin agar memiliki rumah tinggal yang sehat dengan sanitasi yang baik sehingga menjadikan keluarga yang tangguh beserta anak-anak yang sehat dan pintar.

Anggaran untuk sektor perumahan dalam APBN 2025 sekitar Rp 850 miliar untuk rekonstruksi 35.000 unit rumah. (*)