PN Kutacane dan MAA Agara Bentuk Kerjasama Penyelesaian Sengketa

Kutacane(harianSIB.com)

Pengadilan Negeri (PN) Kutacane dan Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tenggara, membentuk perjanjian kerjasama penyelesaian alternatif sengketa perdata dan pidana, di kantor Pengadilan Negeri setempat, Senin(26/5/2025).

Informasi tersebut disampaikan Ketua MAA Kabupaten Aceh Tenggara drh, H Thalib Akbar MSc kepada harianSIB.com, Rabu (28/5/2025).

Baca Juga:

• Boeing Sepakat Bayar Rp 17,8 T, Terhindar Sidang Pidana Kasus 737 MAX
• DJP Sumut I Sita Aset Rp32 Miliar dalam Kasus Tindak Pidana Perpajakan

Dikatakannya, surat perjanjian kerjasama tersebut, langsung ditandatangani Ketua Pengadilan Negeri Kutacane, Ade Yusuf SH MH yang juga disebut selaku pihak pertama(kesatu) dan Saya selaku Ketua MAA Aceh Tenggara yang juga disebut sebagai pihak kedua.

Perjanjian kerjasama tersebut tertuang dalam surat Pengadilan Negeri Kutacane dengan nomor : 357/KPN.W1U16/HM2.1.1/V/2025 dan Surat MAA Aceh Tenggara dengan nomor : 224/61/MA/2025.

Baca Juga:

• PN Seirampah Vonis Seumur Hidup Dua Terpidana Kasus Narkotika Asal Labuhanbatu
• Tak Terbukti Bersalah, Hakim PT Medan Bebaskan Angelia Chen dari Dakwaan Penghinaan Ringan

Kedua belah pihak masing masing telah sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri, dalam perjanjian kerjasama bidang penyelesaian melalui jalur alternatif perkara perdata dan pidana.

Thalib menjelaskan bentuk kerjasama yang disepakati dalam pasal 1 diantaranya, pihak kesatu akan menghubungi pihak kedua apabila di Pengadilan Negeri Kutacane terdapat perkara gugatan, setelah memasuki tahap perdamaian (Mediasi). Perkara pidana yang pelakunya seorang anak dengan ancaman pidana dibawah 7 (tujuh) tahun, dalam perkara pidana yang telah masuk dalam proses Diversi dan perkara pidana, dengan ancaman pidana maksimal 5 (lima) tahun dan dalam perkara pidana lainnya.

Dalam perkara perdata gugatan, pihak kedua sebagai Ketua/anggota Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara yang bertindak sebagai seorang Ahli, dapat hadir dalam proses Mediasi, untuk membantu dan memfasilitasi penyelesaian sengketa, melalui kesepakatan perdamaian (mediasi).

Dalam perkara Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta pidana lainnya, pihak kedua sebagai Ketua/Anggota Majelis Adat Aceh (MAA) yang merupakan tokoh masyarakat, dapat hadir untuk ikut membantu dan memfasilitasi dalam penyelesaian perkara pidana secara alternatif, melalui diversi dan penyelesaian perkara pidana melalui keadilan Restoratif Justice dan atau Peradilan Mahkamah Adat-Mukim Aceh Tenggara dan atau Majelis Peradilan Adat Damai Kute.

Pihak kedua sebagai Ahli ataupun sebagai tokoh masyarakat akan memberikan pemahaman mengenai pentingnya penyelesaian sengketa perdata dan perkara pidana, melalui jalur mediasi, diversi maupun restoratif justice sesuai dengan ketentuan yang berlaku (qanun) Aceh, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013, Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 21 Tahun 2015/Juknisnya Peraturan MAA Nomor 1 Tahun 2023.

Pihak kesatu akan menyediakan fasilitas di gedung Pengadilan Negeri Kutacane, untuk kegiatan penyelesaian secara alternatif perkara perdata gugatan, perkara pidana Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta perkara pidana lainnya, yang mana putusannya formal dilaksanakan Pihak kedua berpedoman pada ketentuan diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015/Juknisnya Peraturan MAA Nomor 1 Tahun 2023 dan perundangan berlaku.

Putusan Peradilan Mahkamah Adat MAA yang krusial oleh Majelis Hakim Adat dari Pihak kedua, harus didaftar bernomor agenda Panitera atau Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutacane, ditandatangani berwenang, berstempel sesuai ketentuan berlaku.

Apabila para pihak oleh sebab sesuatu dan lain hal demi untuk kepentingan Negara/Pemerintah dimutasikan, dirotasikan, dipindah-tugaskan, maka Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku secara berkesinambungan antar institusi.

Kemudian dalam Pasal 2 membahas masalah jangka waktu perjanjian kerjasama yang disepakati selama satu tahun, pungkas, Thalib Akbar(**)