Fraksi GRS DPRD Labura : LKPD WTP Bukan Berarti Bebas dari Korupsi

Aekkanopan(harianSIB.com)
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), bukan berarti pemerintahannya bebas dari korupsi.

Seperti Pemkab Labura misalnya. LKPD-nya pada TA 2024, mendapat opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan dengan opini tersebut, bukan berarti Pemkab Labura bebas dari korupsi.

" LKPD-nya memang WTP, tetapi hal itu bukan berarti, Pemkab Labura, bebas dari korupsi, " kata Sekretaris Fraksi Gerakan Restorasi Sejahtera (GRS) DPRD Labura, H Zaharuddin Tambunan, Kamis (10/7/2025).

Baca Juga:

• Icraf Buat Kualitas Ekonomi Petani Sawit di Labura Meningkat
• Reses Anggota DPRDSU di Sergai: Warga Keluhkan Minimnya Penerangan Jalan, Mahalnya Harga Pupuk dan Permasalahan banjir

Pernyataan itu juga disampaikan Fraksi GRS melaluijuru bicara Fraksi GRS, Hasan Basri Pasaribu pada rapat Penyampaian Pandangan Umum Nota Pengantar LKPD Labura TA 2024 di Kantor DPRD Labura, Rabu (9/7/2025). Dikatakan, Fraksi GRS mengapresiasi opini WTP itu, namun bukan berarti kabupatennya bebas dari korupsi.

Fraksi Gerakan Restorasi Sejahtera yang anggota dewannya dari Gerindra, NasDem dan PKS itu tetap melihat perjalanan pemerintah itu harus dibarengi dengan aspek efisiensi, efektivitas dalam pelaksanaannya serta lebih mengedepankan kebutuhan masyarakat Labura.

Baca Juga:

• Penyuluh Pertanian Sumut Optimistis Dampak Positif Wamentan Diangkat Jadi Komut Pupuk Indonesia
• 181 ASN BPKP Sumut Jalani MCU Bersama RSU Haji Medan

Informasi diperoleh, atas pandangan itu, bupati berterimakasih kepada DPRD atas kerja samanya dan berharap, tercipta hubungan yang semakin harmonis antara legislatif dan eksekutif demi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan.(**)