DPRD SU Kumpulkan Data Lapangan Pengerjaaan Proyek Multiyears Rp2,7 T

Medan (SIB)

Ketua Komisi B DPRD Sumatera Utara, Dhody Thaher mengatakan pihaknya sedang mengumpulkan data lapangan terkait pengerjaan proyek pembangunan jalan dan jembatan dengan pengalokasian anggaran secara multiyears Rp2,7 triliun.

“Ini untuk menyimpulkan dan memberi masukan kepada eksekutif, apakah (proyek-red) dilanjutkan atau bagaimana, menjelang berakhirnya kontrak,” ujar politisi Partai Golkar tersebut seusai bertemu sejumlah pihak di Medan, Sabtu (28/10).

Ia mengatakan sudah bertemu masyarakat pelaku usaha dan pakar konstruksi di Sumut termasuk beberapa asosiasi yang terverifikasi di Kementerian PUPR.

“Kita juga sudah ke Kadin sebagai rumah bersama pengusaha,” ujarnya saat berjalan dengan Wakil Ketua DPRD SU, Harun Mustafa Nasution. “Rekan-rekan juga melakukan hal yang sama,” tambah Dhody Thaher menunjuk pada politisi dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tersebut.

Pertemuan dengan ketua-ketua asosiasi difasilitasi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumut, Firsal Dida Mutyara pada Kamis (26/10).

Hadir di pertemuan Ketum Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (Gapeksindo) Sumut Erickson Lumbantobing dan Ketua Gapeksindo Medan Steve Excel Aditya Korua, Sekretaris Umum (Sekum) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Sumut Syamsuddin Waruwu, anggota komunitas Era Gapeksindo yaitu Josh Fareira Pangaribuan Jimmy Simbolon, Ahuat Tan, Frans Butarbutar dan Boni Lumbangaol.

Dhody Thaher mengatakan, data dan kondisi lapangan tersebut akan dievaluasi pihaknya untuk dijadikan bahan utama dalam pertemuan dengan eksekutif.

“DPRD SU khususnya Komisi B sudah berencana mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan pelaku konstruksi guna mendapatkan data utuh dan menyuluruh guna benar-benar obyektif. Tapi terus terang, kami khususnya saya, terkejut bahwa kondisi di lapangan berbeda dengan laporan yang diterima. Belum lagi keluhan kontraktor yang mengaku belum diselesaikan hak-hak mereka. Padahal pekerjaan sudah dilakukan,” tegasnya.

Terpisah, Syamsuddin Waruwu membenarkan pihaknya memberi data pada DPRD SU khususnya untuk Dhody Thaher dan rombongan. Dia menjelaskan betapa kontraktor lokal selama ini sangat dimarjinalkan dengan proyek multiyears pembangunan jalan dan jembatan tersebut.

“Kami ini kontraktor yang bayar pajak dan hidup di Sumut tapi tidak diberdayakan hingga morat-marit begini. Artinya, kami tetap berkontribusi untuk pembangunan Sumut,” katanya.

Ia membenarkan, di pertemuan itu Erickson Lumbantobing mengritisi laporan Pemprov Sumut mengenai pengerjaannya. Menurut Waruwu, realisasi pembangunan jalan dan jembatan provinsi yang dikenal sebagai proyek tahun jamak atau multiyears Rp2,7 triliun itu baru mencapai 56,89 persen per 27 Agustus 2023. Total panjang ruas jalan dan jabatan yang dikerjakan sepanjang 262 kilometer dari total 450 kilometer se-Sumut. “Data pada kami para kontraktor, tidak seperti itu. Itulah yang kami sampaikan pada DPRD SU,” tegasnya.

Ia memastikan pihaknya ingin proyek tersebut tidak dilanjutkan. “Minimal ada evaluasi menyeluruh agar tidak ada hal yang terkategori dirugikan,” simpulnya.

“Kami berharap, RDP di DPRD SU yang digagas Komisi B DPRD SU menyertakan kami para pekerja konstruksi lokal untuk mendudukkan persoalan utuh dalam upaya diperoleh solusi yang memihak masyarakat Sumut,” tambah Joshua Fereira. (**)

Baca Juga:

• Jalan Desa Tigapancur - Simpang Gurukinayan - Payung Kecamatan Tiganderket Karo "Babak-belur"
• Kabag Umum Sekwan DPRD SU: Pengadaan Pengharum Ruangan di Gedung Dewan untuk Kenyamanan