Sekelompok Mahasiswa Tuding Balai Wilayah Sungai Sumut II Sarang KKN

Kemudian meminta BPK agar melakukan audit terkait pekerjaan semua proyek yang mereka sebutkan, karena mereka menduga pekerjaan tersebut melewati tahun anggaran tanda ada denda.

Selanjutnya, meminta Menteri PUPR memecat Kepala Balai Wilayah Sungai Sumut II terkait pekerjaan proyek yang mereka sebutkan diduga tidak sesuai dengan mekanisme kontrak kerja.

"Apabila semua indikasi yang kami sebutkan tersebut tidak ada tindak lanjut Kepala Balai Wilayah Sungai Sumut II, permasalahan ini akan kami sampaikan langsung ke Kejagung," tulis para mahasiswa itu dalam aspirasi tertulisnya.

Baca Juga:

• Bareskrim Tampilkan Foto-foto Saat Jokowi KKN hingga Wisuda di UGM
• Bupati Masinton Sampaikan Ranwal RPJMD 2025-2029 ke DPRD Tapteng

Namun para mahasiswa itu mengaku sangat kecewa, karena aspirasi mereka hanya diterima Tengku Denny, seorang pengawas kantor yang juga mengaku Humas Balai Wilayah Sungai Sumut II di depan gerbang kantor, karena Kepala Balai disebut sedang tidak berada di tempat.

"Kepala Balai memang sedang tidak berada di kantor sekarang," kata Tengku Denny kepada Jurnalis SIB News Network (SNN) sambil menolak menyebut nama Kepala Balai Wilayah Sungai Sumut II dengan alasan tak ada wewenangnya untuk itu.

Baca Juga:

• Bupati Tapanuli Tengah Janji Tidak akan Merumahkan Honorer dan tak Ada Lagi Uang Jabatan
• Lagi, Polres Sergai Tangkap Seorang Pria Terduga Pelaku Pencurian di Posko Mahasiswa KKN

Sangkin kecewanya, para mahasiswa itu sebelum meninggalkan lokasi yang dijaga aparat Kepolisian dari Polsek Delitua meminta supaya aparat terkait memeriksa Kepala Balai Wilayah Sungai Sumut II. Sebab, menurut para mahasiswa itu, setiap mereka mendatangi kantor tersebut, Kepala Balai selalu disebut sedang tak ada di kantor.

"Ada apa dengan Balai Wilayah Sungai Sumut II ini, kok selalu disebut Kepala Balai tak ada di kantornya setiap kami datang menyampaikan aspirasi," teriak orator aksi.

Dari depan gerbang kantor Balai Wilayah Sungai Sumut II, para mahasiswa itu selanjutnya menuju kantor Kejati Sumut untuk menyampaikan aspirasi yang sama. (**)