154.936 Petani Dapat Program PSR

Pemangku kepentingan perkebunan sawit nasional mendorong pemerintah untuk melanjutkan program peremajaan sawit rakyat (PSR) dengan intensitas yang lebih tinggi dari yang berlaku saat ini.

Ketua Umum DPP Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Seluruh Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan perusahaan sawit berkomitmen membantu implementasi program PSR untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Baca Juga:

• Kabar Gembira Bagi Peternak Babi, Vaksin Avac African Swine Fever Live Sudah Tersedia di Sumut
• Eks Kombatan GAM Puji Pemerintah Soal Pengembalian Empat Pulau Aceh

Menurut dia, Gapki terus berkoordinasi dengan Dirjen Perkebunan dan BPDPKS untuk mendorong memuluskan program PSR yang masih banyak terkendala sampai saat ini.

Beberapa masalah terkait sawit rakyat, tuturnya, mulai dari tidak tersedianya dokumen petani, proses upload dokumen yang panjang Proses pembuatan poligon peta yang sulit (biaya tinggi dan terbatasnya sumberdaya di lapangan), banyak perusahaan yang tidak bersedia menandatangani pernyataan kebenaran dan kelengkapan dokumen hingga keengganan petani kehilangan pendapatan selama masa tanaman bekum menghasilkan.

Baca Juga:

• Polres Labusel Tangkap Pembunuh Penjaga Kebun di Silangkitang
• Serikat Buruh Demo Kantor Bupati Deliserdang Tolak Agen Kerja: Baru Melamar Sudah Diminta Uang

Terkait dengan pendanaan program PSR kemitraan dengan petani, ungkapnya, pihaknya memiliki perhitungan biaya program sendiri, dimana nilainya untuk perhiutngan minimal mencapai Rp100,54 juta dan tertinggi mencapai Rp112,42 juta per hectare.

"Kami senang nilai bantuan PSR dinaikan dari Rp30 juta menjadi Rp60 juta per ha. Tapi kami punya perhitungan lagi. Karena nilainya cukup besar Rp112,4 juta, kami usul sumber dananya dari BPDPKS dan pinjaman," ujar Ketum Gapki tersebut.(**)