Rapat Komite I DPD RI-Mendagri, Terungkap 33 Ribu Desa di Indonesia Masuk Kawasan Hutan

Ia juga mengkritik kebijakan yang dihasilkan oleh Undang-undang (UU) Cipta Kerja, yang disebutnya memangkas kewenangan daerah dan memperkuat sentralisasi. Seolah-olah pemerintah secara sistemik mendesain ketergantungan daerah dengan regulasi-regulasi yang ada.

Penrad juga menyoroti pentingnya mempercepat pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). Jika ini dilakukan dengan baik dan daerah diberi kewenangan yang adil, maka DOB tidak akan menjadi beban bagi pemerintah pusat.

"Daerah-daerah yang mengajukan DOB banyak yang sebenarnya memiliki potensi besar, baik dari segi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Dengan pengelolaan yang baik, mereka bisa mandiri," tambahnya.(*)

Baca Juga:

• Kemendagri Bantah 4 Pulau Aceh ke Sumut Hadiah untuk Jokowi dan Bobby
• Jadi Polemik Aceh dan Sumut, Kemendagri Kaji Ulang Penetapan 4 Pulau