Parlaungan Simangunsong: Kondisi Keuangan Negara Sedang "Goyah" Dilakukan Efesiensi Anggaran Besar-besaran

Medan (harianSIB.com)
Tokoh politisi Sumut Parlaungan Simangunsong menegaskan, kondisi keuangan negara saat ini sedang "goyah" alias sedang tidak baik-baik saja, sehingga Presiden Prabowo Subianto melakukan efesiensi anggaran keuangan negara secara besar-besaran dengan memotong anggaran di sejumlah kementerian/departemen sebesar Rp300 triliun.

"Berdasarkan penjelasan para ahli ekonomi, penyebab pemotongan anggaran dan efesiensi anggaran ini karena utang negara jatuh tempo sebesar Rp1.300 triliun, serta untuk program makan siang gratis bagi pelajar dan melaksanakan program kerakyatan lainnya," kata Parlaungan Simangunsong kepada wartawan, Senin (10/2/2025), di Medan.

Menurut mantan anggota DPRD Sumut ini, yang paling disesalkan terjadinya pemotongan anggaran di Departemen PUPR sebesar Rp80 triliun lebih, sehingga anggaran di departemen tersebut hanya tinggal Rp22 triliun.

Baca Juga:

• Trump Umumkan Gencatan Senjata Iran-Israel: Perang 12 Hari Segera Berakhir
• DPO 2 Bulan Lebih, Polda Sumut Tangkap Host Live Streaming Pornografi di Tembung

Artinya, kata Parlaungan, perbaikan jalan nasional yang panjangnya ribuan kilometer di seluruh Indonesia, khusus tahun ini hanya bisa diperbaiki sepanjang 86 Km, sehingga bisa diprediksi jalan-jalan nasional akan kembali hancur tanpa tersentuh perbaikan.

Selain itu, tambah Parlaungan, dengan adanya pemotongan anggaran tersebut, dengan sendirinya akan terimbas ke daerah, karena Dana Alokasi Khusus (DAK) yang seyogianya disalurkan ke daerah-daerah, tentunya akan ditiadakan, sehingga pembangunan di daerah juga terancam mandek.

Baca Juga:

• Investasi Terganggu, China Siap Campur Tangan di Konflik Israel-Iran
• Satgas Saber Pungli Era Jokowi Resmi Dibubarkan Prabowo

"Dari informasi yang kita terima, ada salah satu kabupaten di Indonesia telah dianggarkan DAK-nya sebesar Rp45 miliar. Tapi dalam efesiensi anggaran, terpotong seluruhnya, sehingga daerah hanya mendapat nol persen. Padahal proses tender sudah dilaksanakan," katanya.

Dengan demikian, tambahnya, saat ini menunjukkan negeri tercinta sedang berada di dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, sehingga melakukan efesiensi besar-besaran. Artinya ruang fiskal atau uang yang beredar di daerah-daerah akan jauh berkurang dari sebelumnya.

Dalam keadaan seperti ini, tambah mantan anggota DPRD Medan ini, semua pihak dituntut untuk mengencangkan ikat pinggang dan rakyat dimotivasi untuk lebih keras lagi berusaha cari makan secara mandiri tanpa tergantung terhadap barang, jasa dan bantuan sosial dari pemerintah.

"Dari situasi ini, kita sebagai masyarakat berharap adanya perhatian dan kebijakan yang serius dari Pemerintah Pusat, DPR RI, MPR/DPD RI, Pemerintah Daerah dan DPRD Propinsi maupun kabupaten/kota, untuk lebih peduli terhadap persoalan kehidupan sosial ekonomi masyarakat saat ini hingga satu tahun ke depan," tandas Parlaungan.

Jangan biarkan masyarakat kelompok menengah mengalami stres meratapi sendiri situasi kondisinya sosial ekonominya yang terus tergerus dalam satu tahun ke depan. Berjuanglah agar Perubahan APBN 2025 dan R-APBN 2026 akan ada perbaikan kondisi keuangan negara atau minimal kembali semakin stabil dan membaik.(*)