Dhody Thahir: Komitmen Gubernur Selesaikan DBH Rp2,2 T Langkah Positif Bagi Pemerataan Pembangunan

Medan(harianSIB.com)

Anggota DPRD Sumut H Dhody Thahir SE menegaskan, komitmen Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution, untuk menyelesaikan kewajiban Dana Bagi Hasil (DBH) periode 2023-2024 sebesar Rp2,2 triliun ke 33 kabupaten/kota merupakan langkah yang sangat positif bagi keuangan daerah, demi pemerataan pembangunan.

"Penyelesaian DBH ini akan memberikan manfaat besar bagi 33 kabupaten/kota di Sumut, terutama dalam mendukung pembangunan daerah dan pelayanan publik. Dengan dana ini, pemerintah kabupaten/kota bisa lebih leluasa dalam menjalankan program pembangunannya," ujar Dhody Thahir kepada wartawan, Sabtu (15/3/2025) melalui telepon di Medan.

Baca Juga:

• Zeira Salim Ritonga: Dorongan Gubernur Soal Percepatan Lahan SPPG Sangat Strategis Sukseskan Program MBG
• Bertemu dengan Dubes RRT, Gubernur Sumut Bobby Nasution Perdalam Kerja Sama Pertanian

Menurut politisi Partai Golkar ini, komitmen Gubernur Sumut ini perlu disertai dengan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah serta mekanisme pencairan DBH yang jelas, agar tidak terjadi keterlambatan atau ketidaksesuaian dalam distribusi dana.

"Secara keseluruhan, komitmen ini merupakan langkah positif dan benar-benar direalisasikan dengan manajemen keuangan yang baik dan peningkatan PAD yang optimal," ujar Dhody sembari menambahkan, jika keuangan Pemprov Sumut mengalami defisit, Gubernur tentunya bisa mengambil langkah strategis DBH agar tetap bisa dibayarkan tanpa mengorbankan stabilitas fiskal daerah.

Baca Juga:

• Bupati Tapteng Dukung MBG Peningkatan Gizi Anak Indonesia
• Bupati Tapanuli Tengah Pimpin RUPS Luar Biasa PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli

Ditambahkan mantan Ketua Fraksi Partai Golkar ini, dalam penyelesaian DBH ini, ada sejumlah langkah yang bisa dilakukan, yakni dengan menggali sumber pendapatan baru, berupa pengembangan sektor pariwisata, investasi daerah dan kerja sama dengan swasta untuk menambah pemasukan.

"Bisa juga melakukan evaluasi dan pemangkasan anggaran yang tidak prioritas, mengurangi belanja operasional yang kurang mendesak, seperti pengadaan barang yang tidak esensial atau proyek yang bisa ditunda. Yang penting, memprioritaskan pembayaran DBH dengan menyesuaikan pos anggaran lain agar tidak membebani keuangan daerah," ujar Dhody.

Bahkan, kata politisi vokal ini, Gubernur Sumut bisa meminta dukungan dari kabupaten/kota untuk menggenjot Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pajak Air Permukaan Umum (APU), pajak Bahan Bakar Minyak (BBM), pajak rokok dan pajak lainnya, sehingga bisa menambah PAD baru yang signifikan.