Parlaungan Simangunsong: Kemensos Diminta Verifikasi dan Validasi Ulang DTKS Penerima PKH di Sumut Banyak Tidak Tercover

Medan(harianSIB.com)
Tokoh masyarakat Sumut Ir Parlaungan Simangunsong ST IPM meminta Kementerian Sosial (Kemensos) untuk segera melakukan verifikasi dan validasi ulang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bagi penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Sumut, karena masih banyak masyarakat miskin yang tidak tercover.

"Masih banyak warga yang tergolong miskin seharusnya menerima PKH, tapi justeru tidak pernah tercover dan ada juga warga yang sudah meninggal dunia masih terdaftar sebagai penerima. Disini perlunya dilakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap DTKS ini," ujar Parlaungan Simangunsong kepada wartawan, Kamis (10/4/2025) di Medan.

Hal ini disampaikan mantan anggota DPRD Sumut ini menanggapi banyaknya keluhan warga maupun para lanjut usia (Lansia) di Kota Medan yang belum pernah mendapatkan dana Bantuan Sosial (Bansos) dari pemerintah, sehingga mereka merasa "dianak-tirikan" dalam negeri ini.

Baca Juga:

• Polsek Siantar Utara Berbagi Bansos ke Masyarakat Sambut HUT ke-79 Hari Bhayangkara
• Semarak HUT Bhayangkara ke-79, Polrestabes Medan Berbagi dan Jalan Santai Bareng Warga

"Dalam pembagian Bansos program PKH ini, memang kerap menimbulkan protes dari masyarakat yang kurang mampu, karena justeru penerimanya tidak tepat sasaran alias banyak warga yang memiliki ekonomi menengah, justeru mendapatkannya. Padahal program tersebut peruntukannya untuk membantu masyarakat miskin," tegas Parlaungan.

Baca Juga:

• Rico Waas Tinjau Rumah Perlindungan Sosial, Pastikan RPS Berfungsi
• Daniel Ferdinan Lumbantobing Pimpin Karang Taruna Tapteng Periode 2025-2030

Berkaitan dengan itu, politisi Partai Golkar Sumut ini meminta Kemensos RI selaku penanggung-jawab utama program PKH segera melakukan verifikasi dan validasi ulang warga yang berhak menerimanya, dengan memerintahkan Dinas Sosial (Dinsos) Sumut dan kabupaten/kota, guna memperbaharui kembali data warga miskin atau kurang mampu.

"Berilah kesempatan kepada masyarakat yang sampai saat ini belum pernah menikmati program PKH tersebut, karena mereka juga berhak menerima bantuan. Apalagi para orang tua kita yang sudah lanjut usia masih banyak yang tidak pernah terdata," tegas Parlaungan yang juga mantan anggota DPRD Medan dua periode ini.

Seperti diketahui, tambah mantan Ketua AKLI Sumut ini, tujuan penyaluran PKH ini untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses keluarga miskin terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memberdayakan ekonomi keluarga miskin.

"Sasaran PKH ini kepada Keluarga miskin dan rentan secara finansial. Disalurkan secara bertahap oleh pemerintah melalui rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) melalui BNI, BRI, Mandiri dan BTN. Apa salahnya disalurkan secara merata, kepada masyarakat kurang mampu, sebab dananya bersumber dari APBN," kata Parlaungan.(*).