DPRD Deliserdang Minta Klinik Ganesha Batangkuis Ditutup

Batangkuis(harianSIB.com)

Pansus Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Deliserdang, meminta operasional Klinik Ganesha yang berada di dua tempat di Desa Bintangmeriah, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deliserdang, segera ditutup. Pasalnya, klinik tersebut diduga kuat tidak memiliki izin meski sudah beroperasi sekira 15 tahun.

Hal itu disampaikan, Wakil Ketua Pansus II PAD, Junaidi, bersama Paian Purba, Bayu Anggara, Benjamin Ginting, Antony Napitupulu, saat meninjau klinik tersebut dipimpin Ketua Pansus, Misnan Aljawi, Selasa (6/5/2025), di Jalan H Jalal dan Jalan Utama Batangkuis-Medan.

Baca Juga:

• DPRD Deliserdang Serahkan Dokumen Dugaan Kebocoran PAD Rp 50,9 Miliar ke Kejaksaan
• Perdana, DPRD Deliserdang Sembelih 3 Ekor Sapi pada Idul Ahda 1446-H

Junaidi menjelaskan, Klinik Ganesha yang sudah beroperasi sekira 15 tahun belum memiliki izin, di antaranya, Izin Operasional, IMB (Izin Mendirikan Bangunan) atau sekarang disebut Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan), ABT (Air Bawah Tanah), namun ditemukan tetap melayani perobatan/perawatan inap.

Peninjauan itu dilakukan sebagai semangat mendongkrak PAD untuk membantu Bupati Deliserdang. Setelah memanggil Wajib Pajak (WP) melalui RDP (Rapat Dengar Pendapat), melihat data selanjutnya tim Pansus melakukan kunjungan.

Baca Juga:

• Anggota DPRD Deliserdang Purwaningrum: Pajak untuk Pembangunan, Bukan untuk Diboikot
• Ketua PP Deliserdang Minta Usut Tuntas Motif Pembacokan Jaksa dan ASN Kejari Deliserdang

Di Klinik Ganesha ditemukan banyak kejanggalan, yaitu izin operasionalnya tidak ada, izin berkaitan dengan klinik tidak ada, PBB juga bermasalah. Lebih fatal lagi, ada surat keterangan kepala desa menyatakan sejak 2010 ketika Ganesha membeli lahan dari masyarakat, dinyatakan bangunan Klinik Ganesha pada waktu pembangunan belum diperlukan IMB atau PBG, padahal dari dulu IMB menjadi syarat untuk membangun.

Menurut Junaidi yang akrbab disapa Jhon Key, kedatangan tim Pansus DPRD Deliserdang terkesan dilecehkan karena ucapan kepada mereka yaitu, "Kalian pun jadi DPRD kami yang gaji".

Selain itu, pihak klinik mengatakan pihaknya sudah bertemu Bupati dan disampaikan tutup sementara. Namun ketika ditanyai mana surat bupati menyuruh tutup sementara, pihak klinik tidak dapat menunjukkan.

Pantauan di lokasi, peninjauan Pansus II PAD tersebut menemukan adanya layanan perawatan inap bagi yang sakit tidak memenuhi kriteria perawatan, karena di salah satu ruangan rawat inap digunakan tempat perawatan beberapa pasien, namun di samping ruangan itu sedang direnovasi, hingga menimbulkan suara berisik dari alat-alat tukang yang digunakan.

Terlihat juga adanya perdebatan 2 anggota DPRD Deliserdang dengan seorang pegawai klinik yang dinilai kurang memperhatikan layanan untuk kesehatan pasien. Junaidi dan Paian Purba yang bertanya kenapa kamu bertukang, sementara disamping lagi ada yang dirawat, pegawai klinik dengan gaya menantang menjawab, "Namanya lagi renovasi".

Sementara di Klinik Ganesha II, tidak jauh dari lokasi pertama, ditemukan tempat tidur perawatan dibuat di area ruang lobi dan ruang dokter klinik. Di pintu masuk klinik ditempel tulisan "Sedang Renovasi (Tutup sementara), padahal di dalam klinik sejumlah pasien menjalani perawatan inap.

Dari kunjungan itu, Ketua Pansus II PAD DPRD Deliserdang meminta kepada pemerintah untuk menutup operasional Klinik Ganesha di Batangkuis untuk selamanya, karena kehadiran klinik itu tidak menguntungkan PAD Deliserdang, tapi menguntungkan pribadi. Kejadian yang sama juga diingatkan karena ranahnya bisa mengarah ke pidana.

Kepala Desa Bintangmeriah, Kecamatan Batangkuis, Kasiman, yang ditemui di lokasi mengatakan, surat yang diberikan itu adalah surat pertinggal sebagai arsip. Sementara bagian administrasi Klinik Ganesha, Meysia Tambunan mengaku, saat ini pihaknya sedang melakukan pengurusan izin yang berkaitan dengan operasional klinik melalui SOS. Sedangkan terkait limbah, pihaknya selalu menggunakan pihak ketiga (pihak swasta). (*)