Bupati Batubara dan DPD RI Desak Menteri ATR/BPN Bentuk Tim Penyelesaian Konflik Tanah di Batubara

Medan(harianSIB.com)
Bupati Batubara H Baharuddin Siagian dan anggota DPD RI Pdt Penrad Siagian STh MSi mendesak Menteri ATR/BPN untuk segera membentuk tim menyelesaikan konflik tanah antara
masyarakat Kelompok Tani Tanah Perjuangan dengan PT Socfindo
di Desa Simpang Gambus, Kecamatan Limapuluh, Kabupaten Batubara.

Hal tersebut disampaikan Bupati Batubara H Baharuddin Siagian saat menerima audiensi Kelompok Tani Tanah Perjuangan di Kantor Bupati Batubara Jalan Besar Lima Puluh - Indrapura dan Pdt Penrad Siagian, Jumat (16/5/2025) di Batubara.

Baharuddin menegaskan mendukung perjuangan petani Tanah Gambus yang saat ini sedang berkonflik dengan Perkebunan Sawit PT Socfindo Tanah Gambus, sesuai dengan surat Pemkab Batubara Nomor : 500.17/2015/2025 tanggal 11 April 2025 yang ditujukan kepada Menteri ATR/BPN RI, terkait penundaan proses pembaharuan HGU PT. Socfindo Indonesia dan Kebun Lima Puluh.

Baca Juga:

• Rayakan HUT ke-79 Bhayangkara, Bupati Baharuddin Minta Polres Batubara Tingkatkan Pemberantasan Narkoba
• BPN Deliserdang Gencar Sertifikatkan Rumah Ibadah, Perangkat Desa Diminta Kerja Sama

"Selama PT Socfindo Indonesia Tanah Gambus belum melaksanakan Perda RTRW Nomor 11 Tahun 2020, rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa koridor 100 meter kiri kanan ruas jalan arteri primer, dalam lahan HGU dan pembangunan plasma 20 persen sesuai Permen ATR/BPN RI Nomor 18 Tahun 2021 dari luas HGU, serta penyelesaian konflik agraria Kelompok Tani Desa Simpang Gambus, saya pastikan tidak akan mengeluarkan rekomendasi pembaharuan HGU," tegas Bahar.

Ditambahkan, persoalan kasus agraria sekira 600 hektar di atas tanah HGU perusahaan tersebut, sudah cukup lama, sehingga harus diselesaikan dan ditaati oleh PT Socfindo Indonesia Kebun Tanah Gambus dan Lima Puluh.

Baca Juga:

• Sambut Kunker Danrem 022/Pantai Timur, Bupati Paparkan Potensi Batubara
• Pdt Penrad Siagian Soroti Ketimpangan Regulasi dan Lemahnya Otda Akibat Sentralisasi Pusat

"Selama kepemimpinan saya, kasus ini harus selesai, perusahaan harus tunduk pada
Perda Batubara, serta mendukung pengembangan Kota Batubara," kata Bahar.

Sedangkan Ketua Kelompok Tani Ruslan menyerahkan berkas serta sejarah kasus tersebut kepada Bupati Batubara dan mengharapkan dukungannya dalam perjuangan ini. Jika memungkinkan, segera "menstanvaskan" tanah HGU PT Socfindo Indonesia Kebun Tanah Gambus dan Lima Puluh, seluas 480 Hektar di Simpang Gambus dan 145 Hektar di Desa Sumber Makmur, karena status lahan hampir dua tahun tidak memiliki HGU.

Sementara itu, Penrad Siagian menegaskan, sebelumnya dalam rapat dengar pendapat DPD RI dengan Menteri ATR/BPN RI, menyimpulkan pemblokiran pengajuan HGU PT Socfindo Tanah Gambus, sebelum menyelesaikan kasus konflik tanah di atas lahan HGU tersebut.

"Saya sangat apresiasi Bupati Batubara yang terlibat aktif dalam penyelesaian konflik tersebut. Saya juga akan meminta kepada Kementerian ATR BPN untuk segera membentuk tim penyelesaian konflik dan distribusi lahan HGU kepada kelompok masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Perjuangan Simpang Gambus," ujarnya.(*).