KPPU dan Ombudsman Sumut Berkolaborasi Kawal Program MBG dan Koperasi Merah Putih

Medan(harianSIB.com)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah I melaksanakan kunjungan silaturahmi ke Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara, Rabu (28/5/2025). Kegiatan itu merupakan bagian dari penguatan sinergi kelembagaan dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Rombongan KPPU Kanwil I dipimpin Kepala Kantor Wilayah, Ridho Pamungkas, didampingi Kepala Bidang Penegakan Hukum, Hardianto, Kepala Bagian Administrasi, Devi Lucy Siadari serta tim. Rombongan disambut langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Utara, Herdensi Adnin, bersama jajaran.

Baca Juga:

• Mangapul Purba: Rencana Gubernur Sumut Promosikan Babi Panggang Karo ke Mancanegara Langkah Strategis
• Humbahas Rampungkan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Seluruh Desa

Pertemuan membahas potensi kolaborasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga, khususnya dalam pengawasan kebijakan publik yang berkaitan dengan pelayanan publik dan persaingan usaha yang sehat.

Dalam kesempatan itu, KPPU Kanwil I turut mengajak Ombudsman Sumut untuk bersama-sama mengkaji dan mengawal pelaksanaan dua program unggulan pemerintah, yaitu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Program Koperasi Merah Putih. Keduanya dinilai strategis karena bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Baca Juga:

• Bupati Humbahas Bersama Kementerian Koperasi Ikuti Pembentukan KDMP di Doloksanggul
• Gelaran Gemes 2025 Medan Dihadiri 4 Negara, 77 Stand UMKM Berpartisipasi

"Kami ingin memastikan pelaksanaan program MBG dan Koperasi Merah Putih benar-benar tepat sasaran, terbuka dan tidak menimbulkan distorsi persaingan maupun potensi maladministrasi," ujar Ridho.

Ajakan ini disambut baik oleh Ombudsman Sumut. Herdensi Adnin menyatakan kesiapannya untuk menjalin kolaborasi lebih erat dengan KPPU, demi memastikan bahwa berbagai program pemerintah dapat terlaksana secara adil dan akuntabel.

"Kami mendukung penuh inisiatif ini karena kolaborasi antara Ombudsman dan KPPU akan memperkuat pengawasan terhadap pelayanan publik dan kebijakan pemerintah, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat," jelas Herdensi.

Sebagai tindak lanjut, kedua lembaga sepakat untuk menyusun agenda kerja sama konkret, antara lain melalui pertukaran data dan informasi, kajian bersama, serta kegiatan edukasi publik.

Dengan sinergi ini, KPPU Kanwil I dan Ombudsman Sumatera Utara menegaskan komitmennya untuk bersama-sama mewujudkan iklim usaha yang sehat serta tata kelola pemerintahan yang berpihak pada rakyat.(*)