Kejati Sumut Terima Pengembalian Kerugian Negara Rp3,5 Miliar dari Kasus Korupsi Pemotongan Dana Desa Kota Padangsidimpuan

Medan(harianSIB.com)
Tim Pidsus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menerima uang Penitipan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Rp 3, 5 miliar dari penanganan perkara korupsi terkait dana desa.

"Uang tersebut penyerahan dari tersangka IFS, mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Padangsidimpuan," sebut Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut Adre W Ginting SH MH, Senin (23/6/2025).

Penyerahan uang hasil pengembalian kerugian negara melalui penasehat hukum tersangka, telah diterima oleh Tim Pidsus, Kasidik Arif Kadarman SH MH, Kasi Penuntutan Sutan Harahap SH MH, Kasi Eksekusi Eksaminasi Rahman Nasution SH MH serta JPU yang menangani perkara.

Baca Juga:

• SMK Negeri 1 Padangsidimpuan Sosialisasikan 5 Hari Sekolah
• Penyaluran BLT Dana Desa Simanosor Berlangsung Tertib

Disebutkan, IFS telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan dan atau pemotongan terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 18% per desa se'Kota Padangsidimpuan TA 2023.

Perkara tersebut kini proses pelimpahan ke pengadilan, setelah penyerahan tersangka berikut barang bukti dari penyidikan (tahap 2) ke penuntutan di Pidsus Kejati Sumut.

Baca Juga:

• Pemerintah Desa Mombang Boru Salurkan BLT Dana Desa Triwulan I
• DD 2025 Cair, DPMN Simalungun Minta Pangulu Terapkan Sistem Keuangan Desa Berbasis Online

IFS, dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) Subs Pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

"Total kerugian keuangan negara atas perkara ini Rp 5.962.500.000 dan sudah dititipkan sebesar Rp 3.500.000.000 dan disetorkan ke Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) Kejati Sumut," sebut Adre Ginting.(**)