Indonesia memang merupakan negara kepulauan yang memiliki kawasan lautan yang sangat luas, namun bukan berarti karena fakta itu, bangsa ini hanya perlu berkutat pada produksi perikanan tangkap dan melupakan budi daya.
Sejumlah pihak seperti Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendorong pemerintah terus meningkatkan produksi budi daya komoditas perikanan sehingga sektor tersebut tidak terlalu bergantung pada perikanan yang ditangkap di laut.
Menurut politisi PKB itu, potensi perikanan budidaya berkali-kali lipat serta memiliki risiko yang berkurang dari perikanan tangkap.
Selain itu, berbagai inovasi dan terobosan dalam bidang teknologi kelautan juga telah mempermudah banyak hal guna meningkatkan produksi budidaya.
Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro dalam rapat kerja dengan KKP di Jakarta, Senin (22/1), juga menyebutkan tentang sistem bioflok dalam budidaya perikanan.
Menurut Darori, program budi daya perikanan dengan menggunakan sistem bioflok perlu ditingkatkan intensitasnya karena sangat bermanfaat untuk menambah produktivitas serta mengembangkan sektor kelautan dan perikanan di Tanah Air.
Politisi Partai Gerindra itu mengungkapkan, hal tersebut dapat dilihat dari daerahnya di Kebumen, Jawa Tengah, yang selama ini termarjinalkan setelah mengenal bioflok mampu memproduksi ikan lele.
Bioflok lele merupakan budi daya yang menerapkan sistem pemanfaatan lahan untuk kolam ikan peternak dengan cara membuat sebuah medium tanpa menggunakan lahan tanah.
Darori juga berpendapat bahwa lahan yang ditanam dengan menggunakan mekanisme bioflok itu juga dapat mengakibatkan padi yang tumbuh di lahan itu juga menjadi bagus.
Untuk itu, lanjutnya, hal seperti bioflok ini perlu didorong dan diperbanyak.
DAERAH GENJOT
Sejumlah daerah juga sedang menggenjot pelaksanaan program budidaya dengan menggunakan teknologi bioflok, seperti di Mataram, NTB.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Mataram Baiq Sujihartini di Mataram, Rabu (10/1), mengatakan budi daya ikan air tawar dengan teknologi bioflok akan diberikan kepada kelompok nelayan.
Teknologi bioflok, katanya, saat ini menjadi populer karena mampu menggenjot produktivitas ikan air tawar yang tinggi, terutama untuk jenis ikan lele dan patin.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, juga mengembangkan budi daya lele dengan sistem bioflok untuk meningkatkan produksi dan menekan biaya operasional.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Bangka Tengah Dedi Muchdoyat di Koba, Kamis (11/1) mengatakan, tahun ini inovasi budi daya lele antara lain dengan sistem bioflok akan dijadikan percontohan sebelum dikembangkan.
Dedi menjelaskan, pembudidayaan ikan lele dengan sistem bioflok ini lebih efektif, hemat biaya, dan mampu meningkatkan produksi karena pola kerjanya adalah mengurai sisa pakan ikan atau flok-flok yang ada dalam kolam pembenihan menjadi makanan ikan.
Sedangkan para peternak ikan lele di wilayah Kabupaten Malang mulai mengembangkan budi daya lele dengan sentuhan bioflok dengan bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim.
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Malang Endang Retnowati, Sabtu (13/1) mengatakan pengembangan bioflok lele tersebut merupakan program baru dan baru mulai digencarkan pada tahun lalu dengan lima kelompok peternak sebagai proyek percontohan.
Tidak hanya pihak pembudidaya tradisional, KKP juga berkomitmen untuk membantu pihak lainnya seperti kalangan pesantren untuk budi daya ikan, sebagai bagian pemberdayaan para santri dengan harapan ke depan mereka bisa menjadi wirausaha.
Sekjen KKP Rifky Effendi Hardijanto saat menghadiri kuliah umum di Jombang, Jawa Timur, Jumat (5/1),menyatakan sejumlah pondok pesantren telah mendapatkan program dari KKP untuk budi daya ikan lele menggunakan sistem bioflok.
Sistem ini digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan harapan bisa lebih menghemat tempat serta pengelolaan ikan, misalnya dengan sistem bioflok, kebutuhan pakan bisa ditekan hingga 50 persen.
Penghematan itu, kata dia, diperoleh karena ikan lele diberi pakan flok yang dihasilkan dari probiotik. Dengan sistem terebut, ikan lele juga menjadi higienis.
Bahkan, jika mau menggunakan pakan buatan sendiri, bisa lebih menekan pengeluaran.
Rifky mengemukakan, kalau produksi lele, nila atau gurami, kemudian pakannya berasal dari bahan yang diperoleh dari kekayaan alam setempat, praktis membuat perputaran uang terkait pakan perikanan itu hanya ada di Indonesia, sedangkan kalau hasil produksinya diekspor maka berarti bisa menarik devisa.
PROGRAM ASURANSI
Sebelumnya, terdapat pula realisasi program asuransi perikanan bagi pembudi daya ikan skala kecil yang merupakan kerja sama antara KKP dengan PT Asuransi Jasa Indonesia dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia.
Dirjen Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto menuturkan, program tersebut adalah dalam rangka memberdayakan pembudidaya ikan skala kecil, sehingga negara hadir untuk memberikan jaminan keberlanjutan usaha yang digeluti mereka.
Slamet Soebjakto memaparkan, program asuransi tersebut merupakan skema polis asuransi pertama di Indonesia yang menyentuh pembudidaya ikan.
Pada tahun 2017, lanjutnya, setidaknya ada sebanyak 2.004 orang pembudidaya ikan skala kecil dengan luas lahan 3.300 hektar akan dilindungi program asuransi ini Selain itu, Slamet juga menyatakan bahwa aspek kesejahteraan masyarakat pembudi daya perikanan pada tahun 2017 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Dia memaparkan, data BPS mencatat bulan Desember 2017 nilai tukar usaha pembudi daya ikan tercatat 111,26 meningkat 10 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kondisi tersebut, lanjutnya, mengindikasikan bahwa iklim usaha budi daya membaik.
Menurut Slamet, hal itu juga mengimplikasikan bahwa usaha budidaya perikanan lebih baik, memberikan nilai tambah lebih besar dan menguatkan kapasitas usaha.
Selain itu, ujar dia, hasil survei nasional menunjukkan rata-rata pendapatan pembudi daya ikan tahun 2017 berada pada angka Rp3,3 juta per bulan atau naik dibanding tahun 2016 yang mencapai Rp3 juta per bulan.
Ia berpendapat, hadirnya usaha alternatif usaha di bidang perikanan budi daya di kantong-kantong kemiskinan khususnya masyarakat pedesaan disinyalir turut memberikan dampak terhadap pemerataan distribusi pendapatan yang optimal di tingkat masyarakat.
Dirjen Budi Daya Perikanan KKP menyatakan, beragam fasilitasi dari kementerian langsung memberkan kemudahan akses bagi pembudidaya terus dilakukan dan diharapkan memberi dampak langsung bagi penguatan kapasitas usaha.
(Ant/l)
