Jakarta (SIB)- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyusun Desain Induk Peningkatan Keterwakilan Perempuan di legislatif pada Pemilu 2019. Desain tersebut dapat dijadikan agenda kerja para pemangku kepentingan di pusat dan daerah saat Pemilu mendatang.
“Kami menyiapkan grand design sedini mungkin agar semua pemangku kepentingan dapat bekerja lebih terencana, terprogram dan berkesinambungan untuk meningkatkan Keterwakilan pada Pemilu legislatif 2019,†kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, Yohana Yambise di depan para 123 perempuan calon kepala daerah di Jakarta, Senin (7/12).
Kementerian juga akan melaksanakan agenda revolusi mental melalui pendidikan politik kebangsaan perspektif gender di 34 provinsi. “Pendidikan ini akan membentuk watak kebangsaan yang berkesetaraan gender yang kelak menjadi pemimpi akan mampu memimpin bangsa yang majemuk,†tandasnya.
Tidak hanya pada Pemilu 2019, Yohana juga berharap pilkada serentak yang digelar 9 Desember 2015 dapat menjadi momentum politik bagi proses alih kepemimpinan kepala daerah secara demokratis di kabupaten ataupun kota.
Pilkada serentak kali ini diikuti oleh 57 calon kepala daerah perempuan dari kabupaten/kota, 66 calon wakil kepala daerah perempuan baik yang dicalonkann oleh partai maupun independen dari 29 provinsi yang berkompetisi.
Ia menambahkan, semakin banyak perempuan yang meraih Kursi kepala daerah, maka semakin positif dukungan percepatan terwujudnya pembangunan yang responsif gender dalam pembangunan nasional.
Pada forum PBB bulan September 2015 di New York, seluruh negara anggota PBB bersama UN Women mencanangkan planet 2030, gender quality 50 : 50.
Sekaligus mengkampanyekan He for She, sebagai upaya memperluas komitmen laki-laki yang memberikan rasa aman dan nyaman pada perempuan untuk memperoleh akses kesehatan, pendidikan dan ekonomi.
“Untuk mencapai 50 : 50 di 2030 tidak mudah, karena dihadapkan pada kendala stuktural dan kultural serta fungsional,†kata Yohana.
Calon Wakil Walikota Semarang, Rahayu optimis bisa memenangi persaingan di Semarang terlebih pemilih perempuan lebih besar dari laki-laki yang mencapai 51 persen dari 1,1 juta pemilih. Meski demikian mereka juga diterpa kampanye hitam yang dikirim melalui pesan pendek yang melarang perempuan dipilih karena perempuan sejatinya perempuan itu ditakdirkan hanya untuk memasak, bersolek dan melahirkan anak.
Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Sosial, dan Hukum KPPPA Heru Kasidi menjelaskan, grand design ini akan memberikan kesempatan kepada perempuan untuk maju dalam pemilihan.
“Rumusan ini akan menjadi pemandu para politikus perempuan agar bisa masuk jajaran strategis melalui pengetahuan tentang politik ditambah dengan materi seperti pendidikan kebangsaan, kepemimpinan dan pendidikan gender,†jelas dia. (KJ/ r)
