Desakan Jokowi agar Perdagangan Orang Dibahas di KTT ASEAN

Jakarta (harianSIB.com)

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terjadi lintas negara di Asia Tenggara, Indonesia kena dampaknya. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendesak agar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN menghasilkan dokumen konkret yang menjadi solusi atas masalah perdagangan orang.

Hal ini disampaikan Jokowi pada momen KTT ASEAN yang digelar di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Jokowi mengatakan sebagian besar korban perdagangan orang adalah WNI.

"Salah satu yang Indonesia usung untuk dibahas di KTT ini adalah pemberantasan perdagangan manusia terutama online scams. Ini penting dan sengaja saya usulkan karena korbannya adalah rakyat ASEAN dan sebagian besar adalah WNI kita," kata Jokowi, dalam pernyataan pers, di Labuan Bajo seperti disiarkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (8/5/2023).

Jokowi lalu menyampaikan keberhasilan Indonesia dalam menyelamatkan 20 WNI korban TPPO di Myanmar. Jokowi mengatakan upaya penyelamatan ini bukanlah sesuatu yang mudah.

"Ini betul-betul sesuatu yang tidak mudah, karena lokasinya di wilayah konflik," ujar Jokowi.

Pada 5 Mei lalu, Indonesia bersama otoritas Filipina dan perwakilan negara asing juga berhasil menyelamatkan 1.048 orang korban TPPO dari 20 negara. Sebanyak 143 orang di antaranya merupakan WNI.

Jokowi menegaskan kejahatan perdagangan manusia harus diberantas. Karena itu, dia mendorong ada dokumen kerja sama yang disepakati di KTT ASEAN.

"Saya tegaskan bahwa kejahatan perdagangan manusia harus diberantas tuntas dari hulunya sampai ke hilir. Saya ulangi harus diberantas tuntas sehingga dalam KTT nanti akan diadopsi dokumen kerja sama penanggulangan perdagangan orang akibat penyalahgunaan teknologi," ujar Jokowi.

Selanjutnya, kasus-kasus perdagangan orang di lingkung Asia Tenggara yang merugikan Indonesia:

20 WNI di Myanmar

Sebanyak 20 WNI korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Myanmar telah berhasil dibebaskan. Polri dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengevakuasi mereka. Penyidik Polri memeriksa 20 korban tersebut.

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dan Divisi Hubungan Internasional Polri mengirim tim ke Yangon di Myanmar dan Bangkok di Thailand

Kini, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Bangkok di Thailand melakukan identifikasi korban. Berdasarkan keterangan Kejaksaan Agung (Kejagung), kondisi 20 WNI tersebut dalam keadaan selamat dan berada di bawah perlindungan KBRI Bangkok. Selanjutnya, 20 orang pekerja tersebut akan dipulangkan.

"Apresiasi setinggi-tingginya diberikan terhadap jejaring lokal yang bekerja sama dengan KBRI Yangon dan KBRI Bangkok atas penyelamatan 20 orang pekerja informal asal Indonesia di Myanmar tersebut," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana.

Ke-20 WNI tersebut diakui oleh otoritas Thailand sebagai korban setelah dilakukan penyelamatan oleh jejaring lokal. Selanjutnya, Atase Kejaksaan segera bernegosiasi dan melakukan mitigasi terkait potensi permasalahan hukum yang dihadapi 20 WNI tersebut.

Adapun 20 WNI itu masuk wilayah Thailand secara legal, namun menyeberang ke Myanmar secara ilegal. Maka, koordinasi intensif dengan otoritas Thailand perlu dilakukan.

Kasus di Filipina

Ada kasus penipuan atau scamming terbesar yang terjadi di Filipina. Kasus ini dijelaskan oleh Menlu Retno Marsudi sebagai masalah regional dengan korban yang berasal dari banyak negara, termasuk Indonesia.

Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Irjen Krishna Murti menyatakan ada 155 WNI yang menjadi korban TPPO di Filipina. Aparat Filipina menyelamatkan para korban yang total jumlahnya seribuan orang. Atase Polri juga turun tangan.

"Atpol (Atase Polri) Manila mendampingi PNP (Kepolisian Nasional Filipina) telah melaksanakan rescue terhadap 1.000 lebih warga negara asing di Filipina, termasuk 155 WNI korban trafficking in person," kata Krishna dalam keterangannya, Senin (8/5/2023).

Dia mengatakan operasi penyelamatan itu dilakukan pada Kamis (5/5), pukul 15.00 waktu setempat. Adapun lokasinya adalah di Clark Sun Valley Hub Corporation, Jose Abad Santos Avenue, Clark Freeport, Mabalacat, dan Pampanga.

Krishna menyebutkan bahwa Atase Polri, AKBP Retno, bekerja sama dengan Kepolisian Filipina dalam membongkar jaringan scamming internasional itu. Sebanyak 200 personel Kepolisian Nasional Filipina dilibatkan dalam operasi tersebut. Pelaku kejahatan itu sendiri juga banyak, yakni sekitar seribu orang juga. Pelaku berasal dari banyak negara.

"Pelaku dari WN China, Philipina dan beberapa negara lain termasuk Indonesia. Ini kasus terbesar diungkap di Filipina," pungkasnya. (*)