Rincian Anggaran Kementerian Era Prabowo, Kemenhan Terbesar

Jakarta (harianSIB.com)

Seluruh kementerian dan lembaga (K/L) dalam Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto jelang pergantian tahun, telah menerima alokasi anggaran belanja.

Anggaran tersebut diserahkan langsung oleh Presiden Prabowo kepada para pimpinan kementerian dan lembaga melalui seremoni penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada 10 Desember 2024.

Baca Juga:

• “Indonesia Cemas, Bukan Emas”: LBH Medan Kritik Pedas BNN Soal 3,3 Juta Pengguna Narkoba
• Kabid TIK Polda Sumut Supervisi Layanan Call Center 110 di Polres Simalungun

Presiden Prabowo dalam arahannya pada acara tersebut, Selasa (31/12/2024), dikutip dari CNBC Indonesia menegaskan, belanja negara harus dilakukan dengan meningkatkan efisiensi, penghematan di semua bidang, mengurangi pemborosan

Prabowo pun telah menandatangani Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 pada 30 November 2024 silam.

Baca Juga:

• Usai Napak Tilas, Umat Kristen Medan Siap Sukseskan Paskah Nasional 2025, Maruli Tua Hasugian: Momentum Perkuat Iman
• Kapolda Sumut Belasungkawa atas Meninggalnya Satu dari Dua Penyerang Mobil Kapolres Belawan saat Tawuran

Pada Lampiran III Perpres 201/2024 itu telah dirincikan anggaran belanja masing-masing K/L per Kode Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara atau Kode BA. Dari sana, terungkap ada 10 besar K/L yang memegang anggaran belanja tertinggi pada tahun depan

10 K/L yang memegang anggaran belanja terbesar pada 2025 yakni Kementerian Pertahanan senilai Rp 166,26 triliun, dan Kepolisian Republik Indonesia atau Polri sebesar Rp 126,62 triliun, Kementerian Pekerjaan Umum atau PU Rp 110,95 triliun, hingga Kementerian Kesehatan Rp 105,64 triliun.

Kementerian Sosial Rp 79,58 triliun, dan Kementerian Agama Rp 78,60 triliun, Badan Gizi Nasional Rp 71 triliun, Kementerian Keuangan Rp 53,19 triliun, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Rp 57,68 triliun, dan Kementerian Keuangan Rp 53,19 triliun.(*)