Raffi Ahmad Punya Rp1 T, tapi Siap Jadi Pejabat yang Naik Angkutan Umum

Jakarta (harianSIB.com)

Raffi Ahmad, yang baru saja ditunjuk sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, menanggapi usulan agar pejabat pemerintah menggunakan transportasi umum setidaknya sekali seminggu. Ia menyatakan kesiapannya mengikuti kebijakan tersebut.

"Kita ikut saja apa yang terbaik untuk menginspirasi masyarakat," ujar Raffi Ahmad, dikutip dari Insertlive dan dilansir dari CNBC Indonesia, Minggu (2/2/2025).

Baca Juga:

• Polsek Bilah Hilir Tingkatkan Patroli Malam Antisipasi Kejahatan dan Narkoba
• Polsek Barus Gelar Patroli Rutin Sambangi Lapas Barus

Suami Nagita Slavina ini juga mengungkapkan bahwa dirinya memang gemar menggunakan transportasi umum dan masih sering melakukannya hingga sekarang.

"Saya suka naik transportasi umum, kok. Saya masih sering menggunakannya," kata Raffi, yang dalam laporan LHKPN mencatat kekayaannya sebesar Rp1,03 triliun.

Baca Juga:

• Polsek Marbau Patroli KRYD di Lokasi Rawan Gangguan Kamtibmas
• Polres Simalungun Gelar Patroli Malam, 20 Orang Diamankan

Selama ini, banyak pejabat pemerintah yang mengandalkan mobil dinas dengan pengawalan patroli. Praktik ini menuai kritik dari Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Tory Damantoro, yang menilai penggunaan patwal di jalan raya seharusnya dikurangi. Ia juga mendorong pejabat untuk lebih sering memanfaatkan transportasi umum.

"Hidup di kota berarti hidup bersama, karena jumlah penduduknya banyak. Jika semua orang meminta prioritas, akan muncul kecemburuan sosial," ujar Tory Damantoro.

MTI merekomendasikan agar pengawalan jalan hanya diberikan kepada Presiden dan Wakil Presiden.

"Dalam keseharian dengan hiruk-pikuk kemacetan di Kota Jakarta, sebaiknya pengawalan dibatasi untuk Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan pejabat negara yang lain tidak perlu dikawal seperti halnya Presiden dan Wakil Presiden. Jika memang perlu sekali harus rapat, angkutan umum di Jakarta sudah memberikan pelayanan yang cakupannya setara dengan kota-kota di dunia, yakni 89,5 persen wilayah Jakarta," ujar Djoko Setijowarno, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat.

Menurut MTI, penggunaan transportasi umum oleh pejabat tidak hanya mengurangi kemacetan, tetapi juga memberikan kesempatan bagi para pejabat untuk merasakan langsung kondisi yang dialami masyarakat.

"Semestinya, pejabat negara membiasakan menggunakan angkutan umum, minimal sekali seminggu. Dengan bercampur dengan masyarakat umum akan mengetahui kondisi sebenarnya kehidupan masyarakat," pungkasnya.(*)