Pusat Tenaga Nuklir Akan Dibangun di Indonesia, Segini Kapasitasnya

Jakarta (harianSIB.com)
Pemerintah berencana membangun pusat tenaga nuklir dengan kapasitas total 4,3 gigawatt (GW), sebagaimana diungkapkan oleh Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo.

Hashim menjelaskan, bahwa rencana tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menghadapi tantangan perubahan iklim dan transisi energi.

"Kalau tidak salah sampai 4,3 GW, termasuk Small Modular Reactor (SMR) yang terapung (floating) dan beberapa pusat tenaga nuklir besar berkapasitas 1 GW masing-masing, semua ini untuk menjawab tantangan perubahan iklim," kata Hashim dalam acara CNBC Indonesia ESG Sustainability Forum 2025, dikutip dari CNBC Indonesia, Kamis (6/2/2025).

Baca Juga:

• 450 Prajurit TNI Yonif 113 Jaya Sakti Kodam IM Diberangkatkan ke Papua
• Brimob Lakukan Penyisiran Manual di Zona Merah Hutan Moskona, Tempat Iptu Tomi Marbun Hilang

Sebelumnya, Dewan Energi Nasional (DEN) mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki 29 lokasi potensial untuk dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), dengan kapasitas total yang dapat dibangun mencapai 54 gigawatt (GW).

Anggota DEN, Agus Puji Prasetyono, mengatakan pihaknya telah memetakan sejumlah lokasi potensial untuk PLTN, yang tersebar dari Sumatra hingga Papua.

Baca Juga:

• KKB Serang Tim Pencari Iptu Tomi Marbun di Papua! Ketua Komnas HAM & Polisi Selamat dari Hujan Peluru
• Polda Papua Barat Terus Intensifkan Pencarian Iptu Tomi Samuel Marbun

"Kami sudah melakukan studi dan ada sekitar 29 lokasi potensial untuk pembangunan energi nuklir, yang total kapasitasnya dapat mencapai 45-54 gigawatt. Lokasi ini sebagian besar berada di luar Jawa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia Tengah dan Timur," ujarnya dalam acara Anugerah DEN 2024, yang dikutip pada Senin (6/1/2025).

Namun, Agus menegaskan bahwa ada tiga hal penting yang harus dipenuhi Indonesia sebelum membangun PLTN, yaitu pembentukan Badan Pelaksana Program Energi Nuklir (NEPIO), keterlibatan stakeholder, serta penetapan national position.

Ketiga hal tersebut dipersyaratkan oleh International Atomic Energy Agency (IAEA) atau lembaga dunia yang fokus pada pembangunan PLTN. (*)