SKCK Diusulkan Dihapus, Begini Sikap Polri

Jakarta(harianSIB.com)
Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menyatakan bahwa usulan dari Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mengenai penghapusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) akan menjadi masukan bagi Polri.

"Tentunya apa yang menjadi masukan dan sudah dikaji tersebut itu, menjadi masukan bagi kami," ujar Wisnu di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (24/3/2025), dikutip dari Antara.

Kendati demikian, Brigjen Pol. Trunoyudo mengatakan, bahwa apabila SKCK memang dirasa menghambat untuk melamar kerja atau lain sebagainya, maka kepolisian akan memberikan catatan khusus.

Baca Juga:

• MSJC Juara Turnamen Mini Soccer Jurnalis Championship 2025 Piala Gubsu
• Antisipasi Terburuk, Khamenei Siapkan 3 Penggantinya Jika Tewas di Perang Melawan Israel

"Tentu kami hanya memberikan suatu catatan-catatan karena SKCK adalah surat keterangan catatan dalam kejahatan atau kriminalitas," katanya.

Sebelumnya, Kementerian HAM berkirim surat kepada Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo yang berisi usulan agar SKCK dihapus karena dinilai berpotensi menghalangi hak asasi warga negara.

Baca Juga:

• Tim Karate Polda Sumut Raih Juara Umum di Kejuaraan PON POLRI Piala Kapolri 2025
• Kapolres Labuhanbatu Terima Piagam Penghargaan Kategori Pelayanan Prima dari Kapolri Listyo Sigit

Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Kementerian HAM Nicholay Aprilindo mengatakan surat tersebut ditandatangani oleh Menteri HAM Natalius Pigai dan telah dikirim ke Mabes Polri pada Jumat (21/3).

"Alhamdulillah tadi Pak Menteri sudah menandatangani surat usulan kepada Kapolri untuk melakukan pencabutan SKCK dengan kajian yang kami telah lakukan secara akademis maupun secara praktis," kata Nicholay.

Dia menjelaskan, usulan tersebut muncul setelah Kementerian HAM melakukan pengecekan ke berbagai lembaga pemasyarakatan (lapas) di sejumlah daerah. Dalam kunjungan tersebut, ditemukan narapidana residivis.

Mantan narapidana kembali dibui karena kesulitan mencari pekerjaan setelah keluar dari lapas sehingga terpaksa mengulangi perbuatan melanggar hukum. Mereka terbebani dengan adanya SKCK yang menjadi syarat pada lowongan kerja.

Menurut Nicholay, sekalipun mantan narapidana mendapatkan SKCK, terdapat keterangan yang menyatakan bahwa mereka pernah dipidana. Oleh sebab itu, sukar perusahaan atau tempat pekerjaan lain mau menerima mantan narapidana.(*)