Rumah Digeledah, La Nyalla Berpotensi Dipanggil KPK

Jakarta(harianSIB.com)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kediaman anggota DPD La Nyalla Mattalitti di Surabaya, Jawa Timur, dalam rangka penyidikan perkara dana hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Usai penggeledahan tersebut, KPK tidak menutup kemungkinan akan memanggil La Nyalla untuk dimintai keterangan.

"Pemanggilan saksi merupakan kewenangan penyidik. Jika penyidik menilai perlu untuk meminta klarifikasi dari seseorang atau subjek tertentu, maka pemanggilan akan dilakukan," ujar juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (14/4/2025), dikutip dari detiknews.

Baca Juga:

• Kasus Korupsi Pertamina: 9 Pejabat Perusahaan Singapura Akan Diperiksa Kejagung
• Satkar Ulama Labura Bangun Kekuatan dengan Doa Ulama dan Masyarakat untuk Kesuksesan Hendri Yanto Sitorus

Namun, Tessa belum bisa memastikan kapan pemanggilan terhadap La Nyalla tersebut. Tessa mengatakan pemanggilan terhadap seseorang adalah kewenangan penyidik.

Baca Juga:

• Lelang Aset Sritex: Deretan Mobil Mewah Termasuk Alphard hingga Mercy S Class
• KPK Panggil Pejabat BI Terkait Kasus Dugaan Korupsi Dana CSR

"Dipanggil atau tidak itu menjadi kewenangan penyidik ya," ucapnya.

Tessa mengatakan lokasi yang digeledah bukan hanya rumah La Nyalla. Namun, belum dirincikan lokasi mana saja yang digeledah.

"Ada (lokasi lain yang digeledah). Belum bisa dibuka (lokasinya)," katanya.

KPK diketahui menggeledah rumah La Nyalla Mattalitti di Surabaya. Penggeledahan terkait dengan perkara dana hibah di Jawa Timur.

"Benar. Penyidik sedang melakukan kegiatan Penggeledahan di Kota Surabaya, terkait penyidikan perkara dana hibah pokmas Jatim," kata Jubir KPK Tessa Mahardhika dalam keterangannya, Senin (14/4).

Tessa belum menjelaskan rinci apa saja hasil penggeledahan tersebut. KPK akan memaparkan setelah penggeledahan selesai dilakukan.

"Untuk detil penjelasan lebih lanjut akan disampaikan setelah seluruh rangkaian kegiatan Penggeledahan selesai dilaksanakan," ucapnya.

KPK telah menetapkan 21 tersangka terkait dana hibah untuk kelompok masyarakat atau pokmas dari APBD Provinsi Jatim 2019-2022. Penetapan tersangka itu merupakan pengembangan dari perkara yang telah menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak.

"Kami sampaikan bahwa pada tanggal 5 Juli 2024 KPK menerbitkan sprindik terkait dugaan adanya TPK dalam pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat atau pokmas dari APBD Provinsi Jatim tahun anggaran 2019 sampai dengan 2022," kata Jubir KPK Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Jumat (12/7), dikutip dari detiknews.

Tessa mengatakan, total ada 21 tersangka yang ditetapkan KPK. Ke-21 tersangka itu terdiri atas empat tersangka penerima dan 17 tersangka pemberi.

KPK menyebutkan empat tersangka penerima merupakan penyelenggara negara. Sedangkan dari 17 tersangka pemberi, 15 orang merupakan pihak swasta dan 2 lainnya penyelenggara negara.

"Mengenai nama tersangka dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan para tersangka akan disampaikan kepada teman-teman media pada waktunya bilamana penyidikan dianggap telah cukup," ucapnya.(*)