Batam (
harianSIB.com)
Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Persatuan Wanita Kristen Indonesia (
PWKI), Kamis (24/4/2025), dibuka di Hotel Pacific Batam. Dalam kegiatan yang berlangsung hingga Sabtu (26/4) itu,
PWKI menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan kementerian terkait dalam upaya perlindungan pada anak dan perempuan serta pekerja migran.
Baca Juga:
Kerja sama ditandatangani Ketua Umum Pdt Deety BT Liow Mambo dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Hj Arifah Choirul Fauzi.
Baca Juga:
Dalam sambutannya, Menteri P2MI mengungkapkan Rakornas
PWKI memiliki hal lebih dari organisasi keperempuan lain karena baru kali ini ia hadir dalam rakornas yang sangat ramai.
Ia mengaku mendapat tugas dari Presiden untuk melindungi pekerja migran dari eksploitasi anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Abdul Karding mencontohkan kepedulian Presiden yang berhasil membebaskan Frida, pekerja migran asal NTT yang sempat divonis hukuman mati.
Berdasarkan data resmi, lanjutnya, menyebutkan terdapat 4,3 juta pekerja migran Indonesia di berbagai negara, dengan 80 persen bekerja di sektor rumah tangga. Secara gender, 67-70 persen adalah perempuan, sementara 13 persen adalah laki-laki.
"Mayoritas pekerja migran hanya berpendidikan SD-SMP, sehingga rentan menjadi korban kekerasan, ketidakadilan, eksploitasi, dan perdagangan orang. Kurangnya wawasan menjadi faktor utama. Di sinilah peran kita untuk mencegahnya," jelasnya.
Melalui MoU dengan
PWKI, Menteri berharap seluruh pengurus
PWKI di daerah dapat memberikan pelatihan dan pendampingan kepada calon pekerja migran.
"Kami ingin
PWKI membantu mensosialisasikan pentingnya bekerja secara legal, terdaftar di negara, dengan jaminan dan asuransi yang jelas. Jangan sampai baru melapor ketika sudah terjadi masalah," ujarnya.
Hj Arifah Choirul Fauzi berharap Rakornas
PWKI ke-21 dapat menghasilkan rekomendasi konkret untuk membantu pemerintah memerangi kekerasan terhadap anak dan perempuan.
"Dengan MoU ini, kami berharap
PWKI dapat berkontribusi meminimalisir kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan," tegasnya.
Hadir di acara pembukaan sejumlah tokoh perempuan termasuk Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra yang menjadi perhatian publik termasuk Wakil Gubernur Nyanyang Haris Prattamura.
Sikap
PWKI Sumut Soal PMI
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Wanita Kristen Indonesia (
PWKI) Sumatera Utara (Sumut) mengirim peserta terbanyak dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) organisasi wanita Kristen itu di Batam, Kamis-Sabtu (24-16/4).
Ketua
PWKI Sumut, Dra Veronika Sitanggang MPsi, Kamis (25/4), mengatakan, keberangkatan tim dari
PWKI Sumut serta
PWKI kabupaten kota se-Sumut dalam beberapa gelombang dan via darat serta udara.
"Sampai Rabu (24/4), ada 74 orang tapi last minute bertambah. Bahkan
PWKI Sumut Choir yang bertanding dalam Pesparawi
PWKI berangkat Jumat (25/4), tapi ada yang sudah berangkat lebih dahulu," ujarnya, didampingi Seketaris Ruth Munthe, Ketua PKWI Medan St Titien Debora Sibarani Ny Anton Panggabean, Bendahara Tiolina Panggabean SH.
Veronika Sitanggang mengatakan,
PWKI Sumut membawa misi dalam sidang komisi tentang perlindungan bagi pekerja migran Indonesia (PMI) yang belakangan kerap menerima perlakuan kurang simpatik.
"Mereka itu kan pahlawan devisa, harus dapat perlindungan maksimal," jelasnya, sambil mengatakan
PWKI Sumut pun agar seluruh instansi khususnya yang berkaitan langsung untuk menekan terjadinya TPPO.
Ia mengatakan, Sumut menjadi sorotan nasional soal PMI dan TPPO karena menjadi daerah transit, minimal perlintasan PMI (baik yang legal apalagi ilegal) ke luar negeri.
"
PWKI Sumut ingin hal maksimal dalam memberangus persoalan global itu, tegas perempuam aktivis perlindungan PMI tersebut.
Ia berterima kasih apa yang dilakukan selama ini mendapat perhatian dan
PWKI menuangkannya dalam MoU.
"Betapa menyakitkannya PMI tidak mendapat perlindungan maksimal di luar negeri atau mereka yang terjerat hingga menjadi pekerja scammer seperti yang terjadi di Myanmar itu," tegasnya.
Veronika Sitanggang mengaminkan harapan Menteri P2MI agar
PWKI melakukan banyak pelatihan untuk menambah keterampilan perempuan.
"
PWKI Sumut telah melakukannya dan terus melakukannya di kemudian hari karena mengindahkan program
PWKI," tambahnya.
Agenda hari kedua Rakernas adalah sidang komisi untuk penyusunan program lanjutan dan mengevaluasi apa yang sudah dilakukan. (*)
